Yogyakarta (ANTARA) - Sebanyak 8.800 rumah tangga di Kota Yogyakarta terpilih menjadi sampel dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan yang akan dilakukan selama dua bulan, Mei-Juni.
“Pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan ini, kami hanya akan melakukan sensus di rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Jadi, sensus tidak akan menyasar seluruh rumah tangga di Kota Yogyakarta,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Mainil Asni di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, seluruh sampel tersebar merata di 14 kecamatan dan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.
Pemilihan sampel dalam pelaksanaan SP2020 Lanjutan dilakukan dengan berbagai indikator yang diharapkan dapat memenuhi tujuan pelaksanaan sensus, salah satunya menyajikan potret demografi usai melewati gelombang dua pandemi COVID-19.
Rumah tangga yang nantinya terpilih menjadi sampel dimungkinkan tidak hanya berisikan penduduk Kota Yogyakarta tetapi penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta.
BPS Kota Yogyakarta akan menerjunkan 160 petugas untuk melakukan sensus secara langsung ke rumah tangga sasaran.
Sensus akan dimulai dengan pemutakhiran data penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk sebelumnya. “Pemutakhiran ditujukan untuk memastikan bahwa penduduk yang bersangkutan masih ada di wilayah tersebut,” katanya.
Hasil pemutakhiran tersebut juga akan menjadi dasar dalam penentuan rumah tangga yang akan menjadi sampel.
Selanjutnya baru akan dilakukan pendataan di rumah tangga sasaran. “Akan ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh petugas. Pertanyaan terkait data kependudukan di masing-masing rumah tangga,” katanya.
Proses input data dalam SP2020 lanjutan akan dilakukan melalui aplikasi di telepon genggam setiap petugas.
Sejumlah data yang nantinya akan dipotret melalui SP2020 Lanjutan di antaranya, angka kelahiran, angka kematian, migrasi kependudukan, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, hingga perumahan.
Mainil berharap masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya yang terpilih sebagai sampel, dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban sesuai fakta karena hasil sensus akan digunakan oleh pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan.*
“Pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan ini, kami hanya akan melakukan sensus di rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Jadi, sensus tidak akan menyasar seluruh rumah tangga di Kota Yogyakarta,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Mainil Asni di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, seluruh sampel tersebar merata di 14 kecamatan dan 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.
Pemilihan sampel dalam pelaksanaan SP2020 Lanjutan dilakukan dengan berbagai indikator yang diharapkan dapat memenuhi tujuan pelaksanaan sensus, salah satunya menyajikan potret demografi usai melewati gelombang dua pandemi COVID-19.
Rumah tangga yang nantinya terpilih menjadi sampel dimungkinkan tidak hanya berisikan penduduk Kota Yogyakarta tetapi penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta.
BPS Kota Yogyakarta akan menerjunkan 160 petugas untuk melakukan sensus secara langsung ke rumah tangga sasaran.
Sensus akan dimulai dengan pemutakhiran data penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk sebelumnya. “Pemutakhiran ditujukan untuk memastikan bahwa penduduk yang bersangkutan masih ada di wilayah tersebut,” katanya.
Hasil pemutakhiran tersebut juga akan menjadi dasar dalam penentuan rumah tangga yang akan menjadi sampel.
Selanjutnya baru akan dilakukan pendataan di rumah tangga sasaran. “Akan ada berbagai pertanyaan yang diajukan oleh petugas. Pertanyaan terkait data kependudukan di masing-masing rumah tangga,” katanya.
Proses input data dalam SP2020 lanjutan akan dilakukan melalui aplikasi di telepon genggam setiap petugas.
Sejumlah data yang nantinya akan dipotret melalui SP2020 Lanjutan di antaranya, angka kelahiran, angka kematian, migrasi kependudukan, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, hingga perumahan.
Mainil berharap masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya yang terpilih sebagai sampel, dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban sesuai fakta karena hasil sensus akan digunakan oleh pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan.*