Yogyakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menjamin keberadaan UMKM, termasuk menjamin akses pembiayaan untuk para pelaku UMKM.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan UMKM juga terdampak pandemi Covid-19. Namun, UMKM memiliki peran yang tidak kecil untuk membantu pemulihan ekonomi.
“Kontribusi UMKM juga cukup besar, mencapai 61,97 persen terhadap produk domestik bruto, dengan nilai investasi mencapai 60,4 persen. Namun kontraksi ekonomi yang terjadi karena serangan Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap usaha UMKM,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, Rabu.
Menurutnya, untuk menumbuhkan kembali iklim usaha, UMKM memerlukan pemantik atau suntikan modal yang tidak sedikit.
“Untuk memulihkan UMKM kembali, memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Di sinilah pentingnya pemerintah untuk memastikan akses pembiayaan untuk pelaku UMKM tidak terkendala,” katanya.
Yang menjadi masalah, menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, adalah akses pembiayaan kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang masih sangat terbatas.
“Dan hanya pelaku usaha yang masih memiliki aset yang dapat mengakses pembiayaan dan memenuhi syarat yang ditetapkan pihak kreditur,” katanya.
LaNyalla mengatakan kondisi ini masih menyulitkan kebangkitan ekonomi. Jika keadaan ini tidak dapat segera ditangani, LaNyalla khawatir pertumbuhan ekonomi berjalan melambat.
“Karena, fakta yang terjadi di lapangan, pelayanan jasa keuangan perbankan dan nonperbankan umumnya memberikan kredit pinjaman KUR dengan peruntukan konsumtif,” jelasnya.
Untuk itulah LaNyalla meminta pemerintah menjamin pembiayaan perbankan atau non perbankan yang difokuskan pada kredit permodalan terutama pelaku usaha mikro dan kecil.(*)
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan UMKM juga terdampak pandemi Covid-19. Namun, UMKM memiliki peran yang tidak kecil untuk membantu pemulihan ekonomi.
“Kontribusi UMKM juga cukup besar, mencapai 61,97 persen terhadap produk domestik bruto, dengan nilai investasi mencapai 60,4 persen. Namun kontraksi ekonomi yang terjadi karena serangan Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap usaha UMKM,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, Rabu.
Menurutnya, untuk menumbuhkan kembali iklim usaha, UMKM memerlukan pemantik atau suntikan modal yang tidak sedikit.
“Untuk memulihkan UMKM kembali, memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Di sinilah pentingnya pemerintah untuk memastikan akses pembiayaan untuk pelaku UMKM tidak terkendala,” katanya.
Yang menjadi masalah, menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, adalah akses pembiayaan kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang masih sangat terbatas.
“Dan hanya pelaku usaha yang masih memiliki aset yang dapat mengakses pembiayaan dan memenuhi syarat yang ditetapkan pihak kreditur,” katanya.
LaNyalla mengatakan kondisi ini masih menyulitkan kebangkitan ekonomi. Jika keadaan ini tidak dapat segera ditangani, LaNyalla khawatir pertumbuhan ekonomi berjalan melambat.
“Karena, fakta yang terjadi di lapangan, pelayanan jasa keuangan perbankan dan nonperbankan umumnya memberikan kredit pinjaman KUR dengan peruntukan konsumtif,” jelasnya.
Untuk itulah LaNyalla meminta pemerintah menjamin pembiayaan perbankan atau non perbankan yang difokuskan pada kredit permodalan terutama pelaku usaha mikro dan kecil.(*)