Semarang (ANTARA) - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Setyo Trisnadi mengatakan bahwa kekurangan dokter spesialis bisa diatasi dengan memfasilitasi perguruan tinggi swasta (PTS) membuka program pendidikan spesialis.
"Kekurangan dokter spesialis ini memang fakta. Banyak faktornya. Pertama, hanya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bisa meluluskan dokter spesialis, PTS ada, tetapi baru dua," kata Dr. dr. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.K.F. di Semarang, Rabu (8/2).
Setyo Trisnadi lantas menyebutkan dua PTS yang sudah membuka program spesialis, yakni FK Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang dan FK Universitas Prima Indonesia Medan. Itu pun hanya terbatas pada spesialis radiologi.
Namun, diakui Setyo bahwa kalangan PTS juga dihadapkan pada kegamangan untuk buka program pendidikan dokter spesialis (PPDS) karena biaya yang dibutuhkan untuk operasional sangat besar.
"Kita tahu (biaya, red.) pendidikan dokter umum saja sudah segini tingginya, apalagi (dokter) spesialis. Misalnya, kedokteran umum saja Rp100 juta, spesialis 'kan bisa sampai dua kalinya," katanya.
Selama calon dokter spesialis menjalani praktik pendidikan, kata Setyo, juga harus digaji atau diberikan insentif sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Atasi kekurangan dokter spesialis lewat fasilitasi PTS
"Kekurangan dokter spesialis ini memang fakta. Banyak faktornya. Pertama, hanya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bisa meluluskan dokter spesialis, PTS ada, tetapi baru dua," kata Dr. dr. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.K.F. di Semarang, Rabu (8/2).
Setyo Trisnadi lantas menyebutkan dua PTS yang sudah membuka program spesialis, yakni FK Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang dan FK Universitas Prima Indonesia Medan. Itu pun hanya terbatas pada spesialis radiologi.
Namun, diakui Setyo bahwa kalangan PTS juga dihadapkan pada kegamangan untuk buka program pendidikan dokter spesialis (PPDS) karena biaya yang dibutuhkan untuk operasional sangat besar.
"Kita tahu (biaya, red.) pendidikan dokter umum saja sudah segini tingginya, apalagi (dokter) spesialis. Misalnya, kedokteran umum saja Rp100 juta, spesialis 'kan bisa sampai dua kalinya," katanya.
Selama calon dokter spesialis menjalani praktik pendidikan, kata Setyo, juga harus digaji atau diberikan insentif sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Atasi kekurangan dokter spesialis lewat fasilitasi PTS