Sleman (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Danang Maharsa berharap data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) harus akurat karena akan digunakan menentukan skema kebijakan pemerintah dalam penyusunan berbagai program pembangunan.
"Pendataan Regsosek dapat menjadi gambaran bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Wabup Danang saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Publik (FKP) Regsosek di Aula Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa.
Menurut dia, data Regsosek yang akurat dan data riil kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat menentukan skema kebijakan pemerintah dalam penyusunan berbagai program, salah satunya program pengentasan kemiskinan.
Dalam proses pendataan Regsosek juga diselenggarakan Rakor FKP hasil pendataan Regsosek oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), panewu (camat), lurah, TNI, dan Polri, sebagai upaya mensinergikan langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan transformasi data sosial ekonomi.
"FKP Regsosek ini merupakan salah satu proses yang perlu kita lakukan untuk memverifikasi data yang telah didapatkan di awal pendataan yang lalu," katanya.
Melalui pendataan awal Regsosek, kata dia, diharapkan dapat menghasilkan data terpadu, baik dalam penyusunan program perlindungan sosial maupun dalam rangka perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Danang menekankan pentingnya pendataan Regsosek agar setiap program pemerintah dapat dilakukan tepat sasaran.
"Kami imbau kepada para panewu dan lurah untuk dapat bekerja sama dan membantu BPS dalam mensukseskan kegiatan FKP Regsosek," ujar Danang.