Sleman (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar pertemuan untuk mensinergikan langkah dalam mencegah kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha 1444 H.
Pertemuan berlangsung di Ruang Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu, dipimpin langsung Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait serta unsur Forkopimda Kabupaten Sleman.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan bahwa pertemuan TPID ini merupakan upaya untuk mensinergikan langkah yang harus dilakukan dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Saat ini kita bersinergi untuk menentukan langkah yang harus dilakukan menjelang Idul Adha. Ke depan TPID tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural," katanya.
Danang juga meminta OPD yang terkait dengan kegiatan ekonomi, untuk mengimbau masyarakat agar tidak menimbun dan melakukan beli panik menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Saya berharap OPD terkait perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah kebutuhan yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas. Sebab kenaikan harga tersebut akan berimbas langsung dan memberatkan masyarakat," katanya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan TPID menjelang Idul Adha 2023. Salah satunya mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak khususnya hewan kurban.
"Tingginya kesadaran masyarakat untuk berkurban menyebabkan kebutuhan dan permintaan hewan kurban terus meningkat. Hal itu menyebabkan tingginya arus lalu lintas hewan, terutama sapi dan kambing dari luar Sleman. Di sinilah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan," katanya.
Ia mengatakan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dari luar daerah perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih, sebagai upaya meminimalkan hal yang tidak diinginkan, termasuk penyebaran PMK.
Danang juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan edukasi masyarakat untuk dapat menyembelih dan menangani hewan kurban dengan benar, sehat dan halal.
Pertemuan berlangsung di Ruang Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu, dipimpin langsung Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait serta unsur Forkopimda Kabupaten Sleman.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan bahwa pertemuan TPID ini merupakan upaya untuk mensinergikan langkah yang harus dilakukan dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Saat ini kita bersinergi untuk menentukan langkah yang harus dilakukan menjelang Idul Adha. Ke depan TPID tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural," katanya.
Danang juga meminta OPD yang terkait dengan kegiatan ekonomi, untuk mengimbau masyarakat agar tidak menimbun dan melakukan beli panik menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Saya berharap OPD terkait perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah kebutuhan yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas. Sebab kenaikan harga tersebut akan berimbas langsung dan memberatkan masyarakat," katanya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan TPID menjelang Idul Adha 2023. Salah satunya mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak khususnya hewan kurban.
"Tingginya kesadaran masyarakat untuk berkurban menyebabkan kebutuhan dan permintaan hewan kurban terus meningkat. Hal itu menyebabkan tingginya arus lalu lintas hewan, terutama sapi dan kambing dari luar Sleman. Di sinilah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan," katanya.
Ia mengatakan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dari luar daerah perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih, sebagai upaya meminimalkan hal yang tidak diinginkan, termasuk penyebaran PMK.
Danang juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan edukasi masyarakat untuk dapat menyembelih dan menangani hewan kurban dengan benar, sehat dan halal.