Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak para perempuan di provinsi setempat ikut berpartisipasi mengampanyekan gerakan antipolitik uang di lingkungan masing-masing menjelang Pemilu 2024.
"Kami mengajak para perempuan menggunakan gerakan-gerakan moral masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi antipolitik uang secara terus-menerus di sekitar mereka," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY Sutrisnowati di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, kaum perempuan dapat memanfaatkan berbagai pertemuan di tingkat RT/RW atau dasawisma untuk mengajak warga bersedia dan berani menolak praktik politik uang.
Masyarakat bersedia dan berani menolak praktik politik uang manakala mereka memahami substansi mengenai bahaya politik uang.
"Mereka bisa menyampaikan terkait bahaya politik uang, bahwa politik uang tidak hanya bicara soal kita sekarang ini, tapi akan bicara generasi yang akan datang," katanya.
Sutrisnowati mengatakan masyarakat dapat memilih para calon anggota legislatif maupun DPD RI dengan memperhatikan rekam jejak, bukan uang yang diberikan. "Terpilih tanpa politik uang pun juga ada dan bisa," imbuhnya.
Untuk menggalakkan gerakan antipolitik uang, Bawaslu DIY juga mendukung pembentukan Desa Antipolitik Uang yang telah dideklarasikan pada sejumlah kelurahan atau desa di provinsi setempat.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 39 dari 438 desa/kelurahan di DIY telah menjadi Desa Antipolitik Uang.
Dengan mendeklarasikan sebagai Desa Antipolitik Uang, Sutrisnowati meyakini akan muncul kesadaran dari penduduk setempat mengenai bahaya politik uang.
"Kami mengajak para perempuan menggunakan gerakan-gerakan moral masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi antipolitik uang secara terus-menerus di sekitar mereka," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY Sutrisnowati di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, kaum perempuan dapat memanfaatkan berbagai pertemuan di tingkat RT/RW atau dasawisma untuk mengajak warga bersedia dan berani menolak praktik politik uang.
Masyarakat bersedia dan berani menolak praktik politik uang manakala mereka memahami substansi mengenai bahaya politik uang.
"Mereka bisa menyampaikan terkait bahaya politik uang, bahwa politik uang tidak hanya bicara soal kita sekarang ini, tapi akan bicara generasi yang akan datang," katanya.
Sutrisnowati mengatakan masyarakat dapat memilih para calon anggota legislatif maupun DPD RI dengan memperhatikan rekam jejak, bukan uang yang diberikan. "Terpilih tanpa politik uang pun juga ada dan bisa," imbuhnya.
Untuk menggalakkan gerakan antipolitik uang, Bawaslu DIY juga mendukung pembentukan Desa Antipolitik Uang yang telah dideklarasikan pada sejumlah kelurahan atau desa di provinsi setempat.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 39 dari 438 desa/kelurahan di DIY telah menjadi Desa Antipolitik Uang.
Dengan mendeklarasikan sebagai Desa Antipolitik Uang, Sutrisnowati meyakini akan muncul kesadaran dari penduduk setempat mengenai bahaya politik uang.