Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengkaji penyebab gagalnya lelang pengelolaan Gerbang Samudra Raksa di Banjaroya supaya segera dapat dimanfaatkan dan menjadi destinasi wisata di wilayah utara.
Sekda Kulon Progo Triyono, di Kulon Progo, Senin, mengatakan pengelolaan Gerbang Samudra Raksa sudah dilelang dua kali, tapi tidak ada yang mendaftar.
"Kami tengah menunggu hasil kajian dan evaluasi dari tim pengelolaan Gerbang Samudra Raksa. Rencananya Selasa (17/10) dilaporkan kepada kami," kata Triyono.
Ia mengatakan tim tersebut mengkaji penyebab gagalnya lelang. Apakah karena harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau karena kondisi Gerbang Samudra Raksa yang saat ini terbengkalai.
Hasil kajian tersebut juga akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Terutama bagaimana opsi-opsi lain untuk mengelola Gerbang Samudra Raksa ke depannya.
"Sebenarnya ada rekomendasi dari DPRD Kulon Progo, agar Gerbang Samudra Raksa dikelola oleh BUMD Aneka Usaha," kata Triyono.
Dia mengatakan bisa saja skema bagi hasil digunakan. Namun BUMD Aneka Usaha tetap menyatakan belum sanggup untuk mengelola Gerbang Samudra Raksa dengan alasan tidak mampu dibebani pendapatan asli daerah.
Pendaftaran lelang Gerbang Samudra Raksa sendiri berlangsung 6-7 Juli 2023 lalu dan diperpanjang hingga 18 Agustus 2023. Namun tetap sepi peminat, hingga diputuskan pendaftaran ditutup.
Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menilai sepinya peminat dikarenakan nilai sewa yang dianggap terlalu tinggi. Nilainya sebesar Rp609 juta per tahun.
Masa sewa berlangsung selama 5 tahun. Adapun setiap tahunnya, akan ada kenaikan dari biaya sewa.
"Nilai sewa tersebut sudah berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal," kata Ni Made.
Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo mengupayakan Gerbang Samudra Raksa bisa dikelola dengan baik ke depannya.
"Aset tersebut merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kulon Progo. Kami mengupayakan bagaimana Gerbang Samudra Raksa dikelola dengan baik," katanya pula.
Sekda Kulon Progo Triyono, di Kulon Progo, Senin, mengatakan pengelolaan Gerbang Samudra Raksa sudah dilelang dua kali, tapi tidak ada yang mendaftar.
"Kami tengah menunggu hasil kajian dan evaluasi dari tim pengelolaan Gerbang Samudra Raksa. Rencananya Selasa (17/10) dilaporkan kepada kami," kata Triyono.
Ia mengatakan tim tersebut mengkaji penyebab gagalnya lelang. Apakah karena harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau karena kondisi Gerbang Samudra Raksa yang saat ini terbengkalai.
Hasil kajian tersebut juga akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Terutama bagaimana opsi-opsi lain untuk mengelola Gerbang Samudra Raksa ke depannya.
"Sebenarnya ada rekomendasi dari DPRD Kulon Progo, agar Gerbang Samudra Raksa dikelola oleh BUMD Aneka Usaha," kata Triyono.
Dia mengatakan bisa saja skema bagi hasil digunakan. Namun BUMD Aneka Usaha tetap menyatakan belum sanggup untuk mengelola Gerbang Samudra Raksa dengan alasan tidak mampu dibebani pendapatan asli daerah.
Pendaftaran lelang Gerbang Samudra Raksa sendiri berlangsung 6-7 Juli 2023 lalu dan diperpanjang hingga 18 Agustus 2023. Namun tetap sepi peminat, hingga diputuskan pendaftaran ditutup.
Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menilai sepinya peminat dikarenakan nilai sewa yang dianggap terlalu tinggi. Nilainya sebesar Rp609 juta per tahun.
Masa sewa berlangsung selama 5 tahun. Adapun setiap tahunnya, akan ada kenaikan dari biaya sewa.
"Nilai sewa tersebut sudah berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal," kata Ni Made.
Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo mengupayakan Gerbang Samudra Raksa bisa dikelola dengan baik ke depannya.
"Aset tersebut merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kulon Progo. Kami mengupayakan bagaimana Gerbang Samudra Raksa dikelola dengan baik," katanya pula.