Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan peran pendamping lapangan untuk terus menekan angka kasus stunting di wilayah itu.
"Berbagai strategi kami lakukan guna menekan angka stunting di Sleman, salah satunya dengan pengoptimalan SDM yang ada seperti pendamping lapangan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Wildan Solichin di Sleman, Rabu.
Menurut dia, pendamping lapangan tersebut bertugas memberikan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pascamelahirkan, dan balita.
"Dengan pendampingan tersebut diharapkan masyarakat lebih paham dalam pola pemberian asupan gizi dan lainnya untuk mencegah stunting," katanya.
Ia mengatakan, selain itu juga dilakukan pengoptimalan kinerja Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kapanewon (kecamatan) dan kalurahan yang sudah terbentuk.
"TPPS Sleman selama 2023 telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di 17 kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting," katanya.
Wildan mengatakan, pada 2023, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman ditargetkan mengalami penurunan mencapai angka 14 persen, sesuai dengan RPJMN Indonesia.
"Pada 2022, angka prevalensi stuntingnya berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15 persen, sementara berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berada di angka 6.88 persen," katanya.
Ia mengatakan, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan 2021 yaitu di angka 16 persen untuk SSGI, dan 7.2 persen untuk e-PPGBM.
"Berbagai strategi kami lakukan guna menekan angka stunting di Sleman, salah satunya dengan pengoptimalan SDM yang ada seperti pendamping lapangan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Wildan Solichin di Sleman, Rabu.
Menurut dia, pendamping lapangan tersebut bertugas memberikan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pascamelahirkan, dan balita.
"Dengan pendampingan tersebut diharapkan masyarakat lebih paham dalam pola pemberian asupan gizi dan lainnya untuk mencegah stunting," katanya.
Ia mengatakan, selain itu juga dilakukan pengoptimalan kinerja Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kapanewon (kecamatan) dan kalurahan yang sudah terbentuk.
"TPPS Sleman selama 2023 telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di 17 kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting," katanya.
Wildan mengatakan, pada 2023, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman ditargetkan mengalami penurunan mencapai angka 14 persen, sesuai dengan RPJMN Indonesia.
"Pada 2022, angka prevalensi stuntingnya berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 15 persen, sementara berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berada di angka 6.88 persen," katanya.
Ia mengatakan, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan 2021 yaitu di angka 16 persen untuk SSGI, dan 7.2 persen untuk e-PPGBM.