Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Sustainitiate Nazir Foead mengatakan pertumbuhan ekonomi yang pesat membawa tantangan berupa tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan sosial.
"Tekanan itu ditambah dengan berbagai dampak perubahan iklim yang mengganggu keberlanjutan pertumbuhan," kata Nazir di University Club (UC) UGM Yogyakarta, Jumat (24/11) malam.
Hal itu disampaikan Nazir dalam media briefing bertema "Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan, Bermartabat, Berkedaulatan, dan Berketahanan Iklim" yang dimoderatori Senior Associate Sustainitiate Budi Wardhana.
Ia mengemukakan perubahan iklim berdampak pada frekuensi bencana hidrometeorologi kian meningkat, ketahanan pangan terancam karena ketersediaan air, kesehatan masyarakat berpotensi memburuk akibat panas ekstrem atau penyakit zoonosis.
"Keadaan itu perlu ditangani dengan bijak dari skala nasional hingga ke desa, sehingga daya dukung lingkungan bisa terjaga, terutama bagi generasi mendatang," kata Nazir.
Ia menambahkan, pergeseran desa menjadi subjek pembangunan memerlukan sinkronisasi dari kementerian terkait, mendorong kerja sama antardesa, dan mengembangkan potensi asli dari desa.
"Permasalahan yang terjadi di desa meliputi keterbatasan usaha kecil, ketergantungan terhadap material impor, beban finansial pertanian, dan tidak ada jaminan land reform apabila gagal panen. Industrialisasi di desa dipandang lebih menarik bagi penduduk setempat sehingga lebih sedikit orang yang bekerja di sektor pertanian," katanya.
Menurut dia, pendekatan ekonomi kerakyatan mengupayakan kedaulatan pangan melalui produk lokal berkualitas, reforma agraria, peleburan petani-petani lahan kecil, mengembangkan industri yang berkaitan dengan hasil bumi setempat, dan optimalisasi peran koperasi. BUMDes berperan sebagai pengayom UMKM yang sudah ada.
"Reforma agraria bisa menjadi solusi melalui penataan aset kepemilikan tanah yang berkeadilan, menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan, intensifikasi memanfaatkan aplikasi ecological farming, pelibatan petani tempatan, dan ekstensifikasi di lahan telantar. Selain itu, kebijakan fiskal dan ekonomi juga perlu diarahkan mendukung produk lokal," kata Nazir.
Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Rustamaji mengatakan tenaga kerja vokasional berperan vital dalam pembangunan, namun rasionya di Indonesia perlu ditingkatkan melalui kurikulum yang mendorong pertukaran informasi antara industri dengan institusi, sehingga terwujud link and match antara kebutuhan industri dengan sumber daya manusia yang dihasilkan sekolah vokasi.
"Kolaborasi lintas generasi juga dapat menjadi solusi untuk mengembangkan UMKM melalui terobosan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi, UMKM menyumbangkan sebesar 57 persen tenaga kerja nasional, sehingga perlu link and match dengan pendidikan atau sekolah vokasi," kata dia.
"Tekanan itu ditambah dengan berbagai dampak perubahan iklim yang mengganggu keberlanjutan pertumbuhan," kata Nazir di University Club (UC) UGM Yogyakarta, Jumat (24/11) malam.
Hal itu disampaikan Nazir dalam media briefing bertema "Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan, Bermartabat, Berkedaulatan, dan Berketahanan Iklim" yang dimoderatori Senior Associate Sustainitiate Budi Wardhana.
Ia mengemukakan perubahan iklim berdampak pada frekuensi bencana hidrometeorologi kian meningkat, ketahanan pangan terancam karena ketersediaan air, kesehatan masyarakat berpotensi memburuk akibat panas ekstrem atau penyakit zoonosis.
"Keadaan itu perlu ditangani dengan bijak dari skala nasional hingga ke desa, sehingga daya dukung lingkungan bisa terjaga, terutama bagi generasi mendatang," kata Nazir.
Ia menambahkan, pergeseran desa menjadi subjek pembangunan memerlukan sinkronisasi dari kementerian terkait, mendorong kerja sama antardesa, dan mengembangkan potensi asli dari desa.
"Permasalahan yang terjadi di desa meliputi keterbatasan usaha kecil, ketergantungan terhadap material impor, beban finansial pertanian, dan tidak ada jaminan land reform apabila gagal panen. Industrialisasi di desa dipandang lebih menarik bagi penduduk setempat sehingga lebih sedikit orang yang bekerja di sektor pertanian," katanya.
Menurut dia, pendekatan ekonomi kerakyatan mengupayakan kedaulatan pangan melalui produk lokal berkualitas, reforma agraria, peleburan petani-petani lahan kecil, mengembangkan industri yang berkaitan dengan hasil bumi setempat, dan optimalisasi peran koperasi. BUMDes berperan sebagai pengayom UMKM yang sudah ada.
"Reforma agraria bisa menjadi solusi melalui penataan aset kepemilikan tanah yang berkeadilan, menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan, intensifikasi memanfaatkan aplikasi ecological farming, pelibatan petani tempatan, dan ekstensifikasi di lahan telantar. Selain itu, kebijakan fiskal dan ekonomi juga perlu diarahkan mendukung produk lokal," kata Nazir.
Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Rustamaji mengatakan tenaga kerja vokasional berperan vital dalam pembangunan, namun rasionya di Indonesia perlu ditingkatkan melalui kurikulum yang mendorong pertukaran informasi antara industri dengan institusi, sehingga terwujud link and match antara kebutuhan industri dengan sumber daya manusia yang dihasilkan sekolah vokasi.
"Kolaborasi lintas generasi juga dapat menjadi solusi untuk mengembangkan UMKM melalui terobosan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi, UMKM menyumbangkan sebesar 57 persen tenaga kerja nasional, sehingga perlu link and match dengan pendidikan atau sekolah vokasi," kata dia.