Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo mengajak seluruh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) selaku mitra kerja agar meningkatkan perannya dalam penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman.
"Kami harapkan seluruh PSKS Sleman selaku mitra kerja Pemkab Sleman, baik individu, kelompok maupun lembaga, agar dapat memperkuat peran dan fungsinya untuk mengoptimalkan layanan sosial di Sleman," kata Kustini pada monitoring dan evaluasi Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sosialisasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Sleman, Jumat.
Menurut dia, salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah pemutakhiran data pemerlu layanan sosial.
"Selain itu penting bagi PSKS untuk menyebarluaskan informasi yang positif, transformatif dalam menjawab isu permasalahan sosial di lapangan serta menjalin jejaring kerja yang kondusif dengan elemen masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, dengan munculnya sejumlah permasalahan sosial beberapa waktu terakhir, Pemkab Sleman telah menyusun regulasi untuk memperluas cakupan program perlindungan sosial untuk mewujudkan sistem penanganan terpadu.
"Dengan perluasan cakupan layanan sosial ini saya harap bantuan JPS dapat diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepada setiap PSKS saya mengimbau untuk dapat mengawal implementasi peraturan bupati ini agar sesuai dengan amanah yang diberikan," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut merupakan kegiatan rutin untuk memberikan arahan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan sosial.
Menurut dia, pada 2023 telah direalisasikan anggaran program JPS sebesar Rp13,998 miliar lebih dengan rincian untuk kegiatan JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS sosial.
"Direncanakan program JPS 2024 sebesar Rp12,3 miliar," katanya.
Mustadi berharap, JPS dapat terus menangani permasalahan sosial di Kabupaten Sleman secara tepat dan bermanfaat.
Pada kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman tersebut, Kustini Sri Purnomo sekaligus menyerahkan bantuan sosial berupa kaki palsu, tongkat adaptif, kursi roda 4in1 serta wolker kepada empat perwakilan penerima.
"Kami harapkan seluruh PSKS Sleman selaku mitra kerja Pemkab Sleman, baik individu, kelompok maupun lembaga, agar dapat memperkuat peran dan fungsinya untuk mengoptimalkan layanan sosial di Sleman," kata Kustini pada monitoring dan evaluasi Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sosialisasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Sleman, Jumat.
Menurut dia, salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah pemutakhiran data pemerlu layanan sosial.
"Selain itu penting bagi PSKS untuk menyebarluaskan informasi yang positif, transformatif dalam menjawab isu permasalahan sosial di lapangan serta menjalin jejaring kerja yang kondusif dengan elemen masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, dengan munculnya sejumlah permasalahan sosial beberapa waktu terakhir, Pemkab Sleman telah menyusun regulasi untuk memperluas cakupan program perlindungan sosial untuk mewujudkan sistem penanganan terpadu.
"Dengan perluasan cakupan layanan sosial ini saya harap bantuan JPS dapat diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepada setiap PSKS saya mengimbau untuk dapat mengawal implementasi peraturan bupati ini agar sesuai dengan amanah yang diberikan," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut merupakan kegiatan rutin untuk memberikan arahan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan sosial.
Menurut dia, pada 2023 telah direalisasikan anggaran program JPS sebesar Rp13,998 miliar lebih dengan rincian untuk kegiatan JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS sosial.
"Direncanakan program JPS 2024 sebesar Rp12,3 miliar," katanya.
Mustadi berharap, JPS dapat terus menangani permasalahan sosial di Kabupaten Sleman secara tepat dan bermanfaat.
Pada kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman tersebut, Kustini Sri Purnomo sekaligus menyerahkan bantuan sosial berupa kaki palsu, tongkat adaptif, kursi roda 4in1 serta wolker kepada empat perwakilan penerima.