Semarang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengakui telah menerima banyak laporan mengenai ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan relawan.
"Saya menyampaikan karena selama ini banyak 'curhatan', laporan, 'Pak Sekda, lurahe njenengan', entah ke (pasangan calon) 1, 2, 3. Tidak kemudian ke satu partai atau paslon ya," katanya, di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi videonya di akun Instagram pribadinya, @iswaraminuddin soal pernyataannya mengenai ketidaknetralan ASN di Pemkot Semarang menjelang pemilu yang viral.
Dalam video berdurasi sekitar satu menit yang diberi judul "Camat-Lurah Hati-Hati" tersebut, Iswar menyampaikan memiliki data ASN yang tidak netral, mulai dari camat hingga lurah.
"Saya sudah mendapatkan data tentang ketidaknetralan aparatur kita di lingkungan pemerintah, mulai dari camat sampai lurah. Saya sudah mendapatkan data dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan," katanya.
Di akhir videonya, Iswar meminta pelanggaran netralitas ASN yang selama ini terjadi untuk dihentikan karena sudah diketahui dan jangan sampai berlanjut ke penindakan hukum yang lebih berat.
"Saya menyampaikan karena selama ini banyak 'curhatan', laporan, 'Pak Sekda, lurahe njenengan', entah ke (pasangan calon) 1, 2, 3. Tidak kemudian ke satu partai atau paslon ya," katanya, di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi videonya di akun Instagram pribadinya, @iswaraminuddin soal pernyataannya mengenai ketidaknetralan ASN di Pemkot Semarang menjelang pemilu yang viral.
Dalam video berdurasi sekitar satu menit yang diberi judul "Camat-Lurah Hati-Hati" tersebut, Iswar menyampaikan memiliki data ASN yang tidak netral, mulai dari camat hingga lurah.
"Saya sudah mendapatkan data tentang ketidaknetralan aparatur kita di lingkungan pemerintah, mulai dari camat sampai lurah. Saya sudah mendapatkan data dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan," katanya.
Di akhir videonya, Iswar meminta pelanggaran netralitas ASN yang selama ini terjadi untuk dihentikan karena sudah diketahui dan jangan sampai berlanjut ke penindakan hukum yang lebih berat.