Padang Pariaman (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai pembentukan posko utama dapat memaksimalkan alur koordinasi penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).
"Posko utama akan didirikan hari ini juga, penetapannya dilakukan pada saat rapat koordinasi dipimpin Kepala BNPB di Padang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dikonfirmasi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.
Menurut dia, posko utama tersebut menjadi pusat koordinasi antarpimpinan tim gabungan baik tingkat pusat maupun dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi selama masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang sedang melanda Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman dan sekitarnya.
Dicontohkan misalnya saat ini yang butuh untuk dimaksimalkan terkait koordinasi proses evakuasi korban jiwa, pencarian korban yang hilang, pendataan jumlah warga terdampak, dan jumlah dampak kerusakan pada fasilitas publik pertanian dan perkebunan.
"Bila dilaporkan jumlah korban meninggal 37 orang dari sebelumnya masyarakat ke BPBD, dan BPBD ke BNPB melaporkan sudah 41 orang meninggal dunia saat penutupan data per tadi malam (Minggu, 12/5). Serta jumlah data korban hilang yang masih dalam pencarian di Basarnas serta TNI-POLRI yang memberikan data ada 283. Semua akan kami sesuaikan ulang data jasad ditemukan baik yang teridentifikasi maupun belum," ujarnya.
Pihaknya menilai kondisi seperti itu bisa terjadi di 1-2 hari pertama karena data yang masuk belum terskrining utuh sehingga data di satu kabupaten kadang juga tercatat juga di kabupaten lainnya.
Maka dari itu, menurut Abdul, keberadaan posko utama penting untuk disegerakan supaya semua kebutuhan sekaligus hambatan yang dihadapi tim gabungan di setiap lokasi bencana bisa segera diselesaikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Pembentukan posko utama maksimalkan koordinasi bencana di Sumbar
"Posko utama akan didirikan hari ini juga, penetapannya dilakukan pada saat rapat koordinasi dipimpin Kepala BNPB di Padang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dikonfirmasi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.
Menurut dia, posko utama tersebut menjadi pusat koordinasi antarpimpinan tim gabungan baik tingkat pusat maupun dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi selama masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang sedang melanda Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman dan sekitarnya.
Dicontohkan misalnya saat ini yang butuh untuk dimaksimalkan terkait koordinasi proses evakuasi korban jiwa, pencarian korban yang hilang, pendataan jumlah warga terdampak, dan jumlah dampak kerusakan pada fasilitas publik pertanian dan perkebunan.
"Bila dilaporkan jumlah korban meninggal 37 orang dari sebelumnya masyarakat ke BPBD, dan BPBD ke BNPB melaporkan sudah 41 orang meninggal dunia saat penutupan data per tadi malam (Minggu, 12/5). Serta jumlah data korban hilang yang masih dalam pencarian di Basarnas serta TNI-POLRI yang memberikan data ada 283. Semua akan kami sesuaikan ulang data jasad ditemukan baik yang teridentifikasi maupun belum," ujarnya.
Pihaknya menilai kondisi seperti itu bisa terjadi di 1-2 hari pertama karena data yang masuk belum terskrining utuh sehingga data di satu kabupaten kadang juga tercatat juga di kabupaten lainnya.
Maka dari itu, menurut Abdul, keberadaan posko utama penting untuk disegerakan supaya semua kebutuhan sekaligus hambatan yang dihadapi tim gabungan di setiap lokasi bencana bisa segera diselesaikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Pembentukan posko utama maksimalkan koordinasi bencana di Sumbar