Padang (ANTARA) - Pergerakan wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat terkontraksi sekitar 22 persen pada Mei efek dari bencana banjir bandang yang melanda daerah itu sejak Maret 2024.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda di Padang, Jumat, mengatakan, kontraksi pergerakan wisatawan itu mulai terasa setelah bencana banjir dan banjir bandang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada Maret 2024.
Kemudian, dilanjutkan bencana yang sama pada tiga daerah di Sumbar pada awal Mei 2024.
Berdasarkan data pergerakan wisatawan yang didapatkan dari PT Telkomsel, kontraksi tersebut mencapai angka 22 persen.
"Yang paling terpengaruh adalah wisatawan nusantara, sementara untuk wisatawan asing relatif masih stabil," ujarnya.
Menyikapi hal itu, pihaknya telah mengundang semua pemangku kepentingan terkait pariwisata seperti pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), dan pihak lain untuk membahas dan mencari solusi persoalan tersebut.
"Informasi dari PHRI, okupansi atau tingkat hunian hotel menurun hingga 45 persen. Merujuk pada kondisi ini, kita harus secepatnya mencarikan solusi," katanya.
Luhur mengatakan, selain pihak yang berkaitan dengan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Sumbar juga mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi.
"Dari beberapa kali pertemuan, kita merinci sejumlah langkah untuk percepatan pemulihan pariwisata Sumbar," katanya.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda di Padang, Jumat, mengatakan, kontraksi pergerakan wisatawan itu mulai terasa setelah bencana banjir dan banjir bandang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada Maret 2024.
Kemudian, dilanjutkan bencana yang sama pada tiga daerah di Sumbar pada awal Mei 2024.
Berdasarkan data pergerakan wisatawan yang didapatkan dari PT Telkomsel, kontraksi tersebut mencapai angka 22 persen.
"Yang paling terpengaruh adalah wisatawan nusantara, sementara untuk wisatawan asing relatif masih stabil," ujarnya.
Menyikapi hal itu, pihaknya telah mengundang semua pemangku kepentingan terkait pariwisata seperti pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), dan pihak lain untuk membahas dan mencari solusi persoalan tersebut.
"Informasi dari PHRI, okupansi atau tingkat hunian hotel menurun hingga 45 persen. Merujuk pada kondisi ini, kita harus secepatnya mencarikan solusi," katanya.
Luhur mengatakan, selain pihak yang berkaitan dengan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Sumbar juga mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi.
"Dari beberapa kali pertemuan, kita merinci sejumlah langkah untuk percepatan pemulihan pariwisata Sumbar," katanya.