Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 12,82 persen dengan realisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 48,97 persen untuk semester pertama 2024 dari target APBN Rp6,5 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Yulianta di Sleman, Senin, mengatakan penerimaan netto dari PPh non-migas mencapai Rp2,1 triliun yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,85 persen dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar 28,73 persen yang tumbuh sebesar 31,56 persen karena adanya pembayaran THR dan bonus di sektor jasa keuangan.
"PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63 persen yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY, dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN Dalam Negeri sebesar 31,07 persen," kata Agung.
Ia mengatakan pembayaran PBB jatuh tempo pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga sebagian besar belum melakukan pembayaran. Untuk pajak lainnya masih sama dengan bulan lalu, yaitu mengalami penurunan hingga 4,07 persen, terutama disebabkan oleh penjualan benda meterai di kantor pos yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
"APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui BMM belanja pemerintah pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemilu," katanya.
Agung mengatakan dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp893,47 miliar atau 16,48 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 43,77 persen.
Selanjutnya, bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp625,37 miliar atau 37,09 persen dan rata-rata progres penyelesaian 46,7 persen. Output penting belanja infrastruktur antara lain preservasi jembatan 1.141,37 meter, dukungan penanganan jembatan daerah (Pandansimo) sepanjang 50 meter, dan rumah susun asrama pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Hamalatul Quran 3 Sanden dengan progres 69,61 persen.
Alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp1,07 triliun atau 40,75 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 48,47 persen.
"Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 21.127 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada empat lembaga," katanya.
Sementara itu, lanjut Agung, alokasi untuk pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Juni 2024 terealisasi Rp304,03 miliar atau 86,40 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 59,46 persen.
Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 11 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan pemilu.
Alokasi belanja kementerian/lembaga lingkup DIY tahun 2024 juga turut berkontribusi mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mengusung visi Indonesia
Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.
"Total alokasi untuk pengendalian inflasi di DIY tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi Rp264,94 miliar dengan rata-rata penyelesaian output 32,23 persen," katanya.
Agung mengatakan capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap keterjangkauan harga antara lain untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air (SDA), serta penanggulangan darurat akibat bencana, ketersediaan pasokan dengan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
Selain itu, kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas, komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga.
Alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp372,27 miliar telah terealisasi sejumlah Rp108,46 miliar dan rata-rata progres penyelesaian 36,42 persen.
"Capaian ini untuk merealisasikan bantuan bidang perumahan untuk PSU, penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare," katanya.
Lebih lanjut, Agung mengatakan belanja untuk peningkatan investasi memiliki total pagu sebesar Rp901 juta dan telah terealisasi Rp107,97 juta dengan progres penyelesaian 77,01 persen. Capaian ini antara lain untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah dan pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi.
Sementara itu, alokasi untuk penurunan prevalensi stunting terdapat sejumlah Rp23,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp6,23 miliar dengan rata-rata penyelesaian 45 persen.
"Capaian ini antara lain untuk merealisasikan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas empat hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5.556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok," katanya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Yulianta di Sleman, Senin, mengatakan penerimaan netto dari PPh non-migas mencapai Rp2,1 triliun yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,85 persen dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar 28,73 persen yang tumbuh sebesar 31,56 persen karena adanya pembayaran THR dan bonus di sektor jasa keuangan.
"PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63 persen yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY, dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN Dalam Negeri sebesar 31,07 persen," kata Agung.
Ia mengatakan pembayaran PBB jatuh tempo pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga sebagian besar belum melakukan pembayaran. Untuk pajak lainnya masih sama dengan bulan lalu, yaitu mengalami penurunan hingga 4,07 persen, terutama disebabkan oleh penjualan benda meterai di kantor pos yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
"APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui BMM belanja pemerintah pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemilu," katanya.
Agung mengatakan dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp893,47 miliar atau 16,48 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 43,77 persen.
Selanjutnya, bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp625,37 miliar atau 37,09 persen dan rata-rata progres penyelesaian 46,7 persen. Output penting belanja infrastruktur antara lain preservasi jembatan 1.141,37 meter, dukungan penanganan jembatan daerah (Pandansimo) sepanjang 50 meter, dan rumah susun asrama pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Hamalatul Quran 3 Sanden dengan progres 69,61 persen.
Alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp1,07 triliun atau 40,75 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 48,47 persen.
"Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 21.127 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada empat lembaga," katanya.
Sementara itu, lanjut Agung, alokasi untuk pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Juni 2024 terealisasi Rp304,03 miliar atau 86,40 persen dari pagu dengan rata-rata progres penyelesaian 59,46 persen.
Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 11 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan pemilu.
Alokasi belanja kementerian/lembaga lingkup DIY tahun 2024 juga turut berkontribusi mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mengusung visi Indonesia
Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.
"Total alokasi untuk pengendalian inflasi di DIY tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi Rp264,94 miliar dengan rata-rata penyelesaian output 32,23 persen," katanya.
Agung mengatakan capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap keterjangkauan harga antara lain untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air (SDA), serta penanggulangan darurat akibat bencana, ketersediaan pasokan dengan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
Selain itu, kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas, komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga.
Alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp372,27 miliar telah terealisasi sejumlah Rp108,46 miliar dan rata-rata progres penyelesaian 36,42 persen.
"Capaian ini untuk merealisasikan bantuan bidang perumahan untuk PSU, penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare," katanya.
Lebih lanjut, Agung mengatakan belanja untuk peningkatan investasi memiliki total pagu sebesar Rp901 juta dan telah terealisasi Rp107,97 juta dengan progres penyelesaian 77,01 persen. Capaian ini antara lain untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah dan pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi.
Sementara itu, alokasi untuk penurunan prevalensi stunting terdapat sejumlah Rp23,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp6,23 miliar dengan rata-rata penyelesaian 45 persen.
"Capaian ini antara lain untuk merealisasikan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas empat hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5.556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok," katanya.