Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu)  Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertemu dengan paguyuban dukuh atau kepala dusun dan pamong  soal netralitas mereka dalam pilkada bupati dan wakil bupati 2024.

"Teman teman paguyuban dukuh Kabupaten Bantul telah berinisiatif bersurat ke Bawaslu Bantul, mereka Ingin menegaskan kembali terkait netralitas dukuh dalam proses Pilkada," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat.

Paguyuban dukuh, katanya telah melakukan musda (musyawarah daerah), dan kebetulan Bawaslu juga diundang saat itu, dan di dalam Musda itu juga sudah dilakukan deklarasi netralitas dukuh.

Selain itu, kata dia, dukungan dari para dukuh untuk sukses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul sudah dilaksanakan, dan mereka bertemu kembali dengan Bawaslu untuk kemudian menegaskan kembali terkait dengan netralitas mereka di dalam kontestasi Pilkada.

"Kita telah merespons baik, mereka mengajukan permohonan, kami terima, dan sebenarnya menjadi bagian dari pencegahan, sehingga kita sendiri lebih  menguatkan netralitas teman teman dukuh," katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, ada beberapa langkah yang akan dilakukan Bawaslu, seperti memberikan perhatian lebih terkait dengan edukasi netralitas, terutama bagi para dukuh, yang disampaikan lewat panitia pengawas kecamatan (panwascam).

"Kita minta panwascam untuk intens berkoordinasi dengan dukuh, kemudian di level Bawaslu kabupaten akan kita kumpulkan organisasi paguyuban dukuh berbasis kelurahan, jadi kita undang paguyuban untuk kemudian membedah kembali terkait regulasi netralitas pamong," katanya.

Pilkada Bantul 2024 diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan nomor satu Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi, pasangan nomor dua Abdul Halim Muslih - Aris Suharyanta, pasangan nomor tiga Joko Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.


Pewarta : Hery Sidik
Editor : Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024