Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menghitung kerusakan bangunan akibat gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Jumat (6/2) dini hari.
"Dari seluruh asesmen yang dilakukan BPBD Bantul, total kerugian di Bantul akibat gempa bumi kemarin sebesar Rp1,327 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budiraharja di Bantul, Selasa.
Menurut dia, taksiran kerugian materiil tersebut dihitung dari kerusakan sebanyak 20 bangunan yang terdampak goncangan gempa, baik fasilitas pemerintah, fasilitas publik maupun rumah-rumah yang merupakan milik masyarakat.
Sekda Agus mengatakan, selain kerusakan bangunan, gempa bumi yang berpusat di wilayah Pacitan, Jawa Timur itu juga mengakibatkan puluhan orang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
"Dan untuk korban luka sampai hari ini yang rawat inap masih 11 orang dan rawat jalan totalnya 31 orang. Ini tersebar di beberapa rumah sakit di Bantul dan Dinas Kesehatan akan melakukan pendataan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk pembiayaannya," katanya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Bantul Ribut Bimo Haryo Tejo mengatakan, pada dasarnya BPBD Bantul sudah melakukan koordinasi dengan para pemerintah kelurahan atau desa terkait penanganan kerusakan dampak gempa bumi.
"Yang apabila di sekitarnya kerusakan itu bisa ditangani pemerintah kelurahan dengan dana kebencanaan, kami akan memberdayakan dari dana pemerintah kelurahan. Tetapi, nantinya tidak luput dari koordinasi dengan pemkab," katanya.
Demikian pula dengan penggunaan anggaran untuk penanganan dampak kerusakan akibat gempa tersebut, akan dilakukan kajian terlebih dahulu.
Kendati demikian, sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan anggaran dari mana saja yang akan digunakan untuk perbaikan kerusakan bangunan. Namun dimungkinkan akan menggunakan anggaran dari dana belanja tidak terduga (BTT).
"Akan kami kaji, apakah itu akan dikeluarkan dari BTT. Tentunya akan kita lihat dulu, dan nanti akan kami sampaikan sesuai perkembangan yang dilaksanakan. Karena sampai saat ini masih ada asesmen yang belum selesai," katanya.
