Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta bakal menggencarkan patroli pengawasan selama masa tenang Pilkada 2024 untuk mencegah praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andie Kartala saat apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara Pilkada 2024 di Yogyakarta, Jumat, mengatakan politik uang menjadi potensi pelanggaran yang cukup tinggi di masa tenang.
"Kami akan keliling di wilayah memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan 'money politics'," ujar Andie.
Untuk mendukung pengawasan, Bawaslu Kota Yogyakarta mengerahkan sebanyak 651 pengawas tps, 45 pengawas kelurahan, dan 42 panitia pengawas kecamatan (panwascam).
"Semua pengawas pemilu (pilkada) di masa tentang akan melakukan patroli ke lingkungan tps, kecamatan dan kelurahan, secara bergantian. Ini paling tidak, meminimalisir pergerakan politik uang di wilayah-wilayah," ujar dia.
Bawaslu Kota Yogyakarta juga siap menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pilkada, termasuk politik uang di posko-posko pengaduan.
Andie memastikan menjelang masa tenang pIlkada mulai 23 November hingga 26 November 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait antisipasi potensi-potensi pelanggaran.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada Kota Yogyakarta 2024.
Selain politik uang, menurut dia, di masa tenang juga rawan terjadi potensi pelanggaran berupa kampanye terselubung dan penyebaran hoaks.
Menurut dia, pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, akan tetapi juga wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam membangun masa depan Kota Yogyakarta.
"Oleh karena itu, menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada menjadi tanggung jawab bersama," ujar Nindyo.