Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pembinaan politik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman mereka tentang demokrasi maupun politik.
"Kita perlu memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai, sikap dewasa, serta kemampuan menilai informasi dan pilihan politik secara objektif," kata Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto di sela pembinaan politik bagi masyarakat di Kelurahan Watusigar, Gunungkidul, Senin.
Menurut dia, pendidikan politik merupakan fondasi penting bagi terbangunnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
"Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Dia berharap kegiatan pembinaan politik yang bertema "Memperkuat Demokrasi Menuju Gunungkidul yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban" yang diikuti sekitar 50 peserta ini dapat menjadi momentum membangun budaya politik yang sehat, inklusif, dan berintegritas.
Dia menjelaskan politik pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan bersama demi kebaikan masyarakat, yang melibatkan unsur kekuasaan, kebijakan, partisipasi warga, serta tujuan bersama menuju kesejahteraan dan kemajuan.
"Dengan adanya pembinaan politik ini, Pemkab berharap masyarakat semakin melek politik, aktif berpartisipasi, serta mampu berperan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul Nurudin Araniri mengatakan pendidikan politik merupakan elemen vital dalam membangun demokrasi yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Menurut dia, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman warga terkait sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu.
"Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata demokrasi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh perempuan memiliki peran penting sebagai panutan untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat," katanya.
Dia mengatakan sikap apatis terhadap pemilu dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih, sehingga pendidikan politik harus dilaksanakan secara kontinyu.
Oleh karena itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
"Juga mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan, mengedukasi masyarakat mengenai sistem politik, pemilu, serta lembaga pemerintahan, dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang," katanya.