Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif berbasis kawasan.
Kolaborasi dilakukan antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang bisa digerakkan melalui kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan Kementerian Ekraf siap memfasilitasi wirausaha kreatif, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu agar bisa bisa berkembang, terlebih saat ini, pegiat ekonomi kreatif terus tumbuh di berbagai wilayah.
"Pegiat ekonomi kreatif semakin berkembang tidak hanya di kota besar tetapi di berbagai desa, kecamatan, dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua bertalenta dan kami terus memberikan kesempatan untuk naik kelas," kata Riefky.
Upaya Kementerian Ekraf dilakukan untuk mendorong pegiat ekraf di daerah termasuk dengan terus mengaktivasi desa-desa kreatif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun sejumlah pihak untuk dapat menghadirkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru dari daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melihat potensi ekonomi kreatif tidak hanya dari pusat, tapi, juga meningkatkan potensi dari daerah.
Menko PM Muhaimin Iskandar merasa optimistis bahwa kehadiran Kementerian Ekraf dan Kementerian UMKM semakin membuka lebar peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, target yang telah ditentukan dapat terealisasi.
Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kolaborasi kementerian merupakan langkah strategis dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Rapat tingkat menteri digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (4/5) untuk dapat melihat langsung praktik terbaik di lapangan dalam perwujudan ekonomi berbasis kawasan. Dengan rata-rata 80.000 pengunjung per hari dan perputaran ekonomi sekitar Rp5 miliar, kawasan Blok M dinilai sebagai praktik baik yang siap direplikasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah perkuat ekraf berbasis kawasan untuk atasi kemiskinan