Moratorium buka prodi kesehatanan berlanjut

Minggu, 27 Mei 2012 15:34 WIB

ilustrasi mahasiswa prodi ilmu kesehatan (uika.bogor.ac)

Padang, 27/5 (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar Kasim mengatakan moratorium pembukaan program studi kesehatan masih berlanjut, karena saat ini dalam proses evaluasi.

"Proses moratorium untuk mengevaluasi terhadap jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan berapa kemampuan perguruan tinggi yang ada sekarang. Hasil diperkirakan dapat diketahui tahun depan," kata Wamendiknas Musliar Kasim usai peresmian Gedung Akbid dan Stikes Alifah Padang, Minggu.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Koordinator Kopertis Wilayah X, Damsar dan para undangan dari berbagai unsur di Jalan Khatib Sulaiman Padang.

Kendati demikian, menurut dia, ada pengecualian pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), karena diberikan mandat untuk membuka Prodi Kesehatan/Kebidanan S2.

Pengecualian dalam kebijakan itu, guna memenuhi tuntutan Undang-undang tentang Dosen dan Guru, bahwa dosen harus sudah magister sehingga bisa mendapatkan sertifikasi.

Wamendiknas mengatakan, pemerintah membuat moratorium pada 2011, berawal dari laporan asosiasi bidang ilmu-ilmu kesehatan ketika melihat kualitas dari perguruan tinggi yang ada.

Oleh karena itu, sekarang dilakukan pembenahan selama masa moratorium berjalan, karena kebutuhan terhadap tenaga kesehatan masih tetap ada.

Perbaikanya yang dilakukan, tambahnya, di antaranya seperti apa izin yang harus diberikan terhadap perguruan tinggi swasta kalau ingin membukan prodi kesehatan.

Apakah persyaratannya, misalnya gedung sudah mandiri, ketersedian dana, sarana-prasarana dan tenaga dosennya tentu harus sudah memenuhi kualifikasi.

Sebab, sangat dibutuhkan kualitas dari lulusan dari tenaga kesehatan, karena tugas yang dihadapinya berurusan dengan nyawa orang lain.

"Kita mengimbau para pengelola yayasan di bidang kesehatan harus bisa menciptakan lulusan yang memiliki skil bahasa dan kewirausahaan. Setalah tamat tak hanya berorientasi jadi PNS," ujarnya.

Wamendiknas dalam kesempatan itu, memberi apresiasi kepada lulusan Akbid dan Stikes Alifah Padang, karena tak ada lulusannya yang menganggur.

Ke depan, harus diberikan dan dibekali anak didik atau mahasiswa kompetensi, sehingga mereka setelah menamatkan pendidikan lebih percaya diri dan berani menghadapi dunia kerja.

"Kita jangan hanya bangga dengan sarana-prasarana yang dimiliki, tapi harus pula bangga apabila lulusan punya kompetensi," ujarnya.

Terakreditasi
Pimpinan Yayasan Pendidikan Nur Alifah Padang, dr. Fatmi Arma menyampaikan, Akbid dan Stikes sudah terakreditasi pada 2007 dan 2011.

Sejak didirikan pada tahun silam, telah mencetak sebanyak 574 orang lulusan Akbid dan 200 orang Stikes, hingga tak ada yang menganggur.

Ia menjelaskan, sekitar 40 persen lulusan telah menjadi PNS, 10 persen dosen di swasta, 10 persen menjadi pegawai tidak tetap (PTT) dan sisanya pada rumah sakit swasta.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi para dosen, maka pihak yayasan memberi kesempatan 10 orang untuk melanjutkan S2/tahunnya.

ekarang, tambahnya, sebanyak 50 persen dosen sudah S2, makanya ditargetkan pada 2014 semua tenaga pengajar strata pendidikannya sudah magister.

(.KR-SA/)