Presiden evaluasi program penanganan kemiskinan

Selasa, 29 Mei 2012 14:54 WIB

Presiden SBY (dok istimewa)

Jakarta (ANTARA Jogja) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat pada Selasa sore untuk membahas evaluasi program pemerintah dalam penanganan kemiskinan.

"Agenda pertemuan sore ini adalah untuk melakukan evaluasi, review program penanggulangan kemiskinan yang kita laksanakan saat ini," kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta.

Kepala Negara mengatakan salah satu alasan pentingnya dilakukan review tentang sejauh mana perkembangan program penanggulangan kemiskinan nasional adalah rapat terbatas Presiden dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah pekan lalu saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta.

"Beberapa hari lalu ketika saya dan rombongan berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, saya gunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan Gubernur Yogyakarta dan Jawa Tengah dan rapat terbatas di gedung negara yang topiknya apa yang dilakukan kedua provinsi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan," kata Presiden.

Presiden mengatakan ada sejumlah hal yang menarik yang dilaporkan baik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X maupun Bibit Waluyo mengenai penanganan kemiskinan di masing-masing provinsi.

Kepala negara mengatakan di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat merancang sebuah sistem di mana masyarakat yang secara aturan tidak dipayungi oleh Jamkesmas, bisa mendapat fasilitas bila kondisi mendesak.

"Pemprov DIY mengatakan mengingat kerentanan terhadap sebuah masalah ekonomi dihadapi saudara kita yang tergolong miskin bahkan sangat miskin, hampir miskin atau di atasnya sedikit, misal Jamkesmas mencakup yang hampir miskin. Di atas yang hampir miskin ini bukanlah rumah tangga yang mampu, sehingga kalau ada masalah tentu ada persoalan. Dalam konteks itu DIY mengembangkan model dan policy tertentu untuk menangani kasus itu," kata Presiden.

Pada kesempatan lainnya, Presiden juga meminta Kepala Badan Pusat Statistik dapat menyosialisasikan cara-cara penghitungan angka kemiskinan sehingga setiap daerah bisa memahami sejauh mana kemajuan program pengurangan angka kemiskinan.

"Review hari ini bukan menjelaskan program yang kita jalankan , sudah tahu semua, mari kita pikir dengan apa yang kita lakukan ini konkret, tapi kita belum puas, ingin lebih lagi, karena itu mari kita lihat bersama nanti mungkin ada yang sifatnya fundamental sehingga upaya penurunan kemiskinan bisa lebih efektif. BPS bisa jelaskan ke gubernur bagaiman mengukur angka kemiskinan sehingga semua paham," kata Presiden.

Hadir dalam dalam sidang kabinet terbatas bidang Kesra tersebut, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Kepala Komite Ekonomi Nasional Chairul Tandjung dan sejumlah pejabat lainnya.

(T.P008*G003)