OPM perlu kedepankan dialog

Jumat, 29 Juni 2012 18:15 WIB

Pendukung OPM, perlu kedepankan dialog. (Foto ANTARA/Alexander.)

Jakarta (ANTARA Jogja) - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu mengakhiri perjuangan bersenjata dengan mengedepankan dialog untuk menciptakan kedamaian abadi di Bumi Cenderawasih.

"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi serta membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan rakyat Papua," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia berharap, OPM mengikuti langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berujung terpeliharanya semangat penyatuan dalam Negara Kesatuan RI melalui agenda perundingan pada 2005.

Menurut dia, perubahan strategi bersenjata ke dialog penting dilakukan OPM demi masa depan Papua yang bermartabat, baik dalam mewujudkan kedamaian tanah Papua, keadilan ekonomi yang meliputi kesejahteraan warga Papua, pemerataan pembangunan, maupun ke arah pengakuan aspirasi politik lokal sebagaimana kini terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Syahganda menyerukan perlunya pihak OPM berdialog dengan pemerintah RI terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun OPM pada 1 Juli 2012.

Syahganda mengatakan, cara-cara bersenjata kini semakin tidak tepat dilakukan dan sekadar membuat situasi konflik berkepenjangan, di samping acap melelahkan bagi warga Papua yang menginginkan rasa damai serta hidup sejahtera.

Ia menambahkan, atas kesepakatan perundingan, Papua sebagai wilayah otonomi khusus dapat mengembangkan basis politik berdasarkan daerah, dengan mendirikan partai lokal untuk keperluan Pemilu mendatang.

Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh karena di Papua terdapat lebih seratus suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya, namun prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodasi kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.

Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir.

"Pemerintah pusat perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog, termasuk menjamin proses ataupun hasil dialog secara benar dan bermartabat," katanya.

Prinsipnya, dialog tidak boleh lepas dari kerangka NKRI dan untuk membangun keadilan Papua, kata Syahganda.

Ia menyebut nama Jusuf Kalla pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat, lantaran pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.

"Tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kaca mata politis. Dengan demikian, berbagai tokoh dapat dikedepankan demi keutuhan Papua dalam NKRI," katanya.

Ia tak mempersoalkan apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak, sebab hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara Jakarta dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.

"Terpenting adalah kemauan melakukan dialog. Momentum untuk dialog ini harus dijadikan agenda utama oleh OPM agar buah yang baik itu dapat dirasakan bersama," kata Syahganda.
(B009)