BPS Kulon Progo turunkan 624 petugas sensus

Senin, 29 April 2013 14:11 WIB

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo melepas petugas Sensus Pertanian 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. (Humas Kabupaten Kulon Progo)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menurunkan 624 petugas Sensus Pertanian 2013 yang dilaksanakan pada 1 hingga 31 Mei 2013.

Kepala Badan Pusat Statistik Kulon Progo Sugeng Utomo di Kulon Progo, Senin, mengatakan petugas sensus berasal dari desa setempat.

"Para petugas sensus sudah dilatih selama tiga hari efektif dan akan bertugas secara tim yang terdiri dari satu orang koordinator tim dan tiga orang petugas pencacahan lengkap," kata Sugeng.

Ia mengatakan, sensus dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei di sektor pertanian dan memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan penguasaan lahan menurut golongan luas, serta sebagai angka patokan untuk survei lain di sektor pertanian.

Dalam kegiatan sensus ini, kata Sugeng, BPS juga melakukan bekerja sama dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk memutakhirkan data pendataan sapi potong, sapi perah, dan kerbau (PSPK) 2011 yang berupakan basis data ternak besar, yakni sapi perah, sapi potong dan kerbau yang akan digunakan untuk mendukung upaya swasembada daging di tahun 2014.

"Secara umum Sensus Pertanian 2013 bertujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang pertanian di Indonesia, khususnya di Kulon Progo," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan permasalahan serius yang berkembang di Kulon Progo adalah kemiskinan.

Untuk itu, ia mengatakan tujuan membangun di Kulon Progo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga fokus pelaksanaan pembangunan adalah bagaimana menjadikan orang miskin menjadi tidak miskin.

"Data merupakan salah satu hal yang sangat penting, sehingga dalam merencanakan pembangunan, tanpa adanya data, maka akan betul-betul buta karena tidak bisa melihat yang sesungguhnya," kata Hasto.

Menurut dia, petugas lapangan merupakan sumber data yang akan dipakai dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, dalam memetik data dari sumber-sumber data di masyarakat, kejujuran adalah nomor satu. Jangan memanipulasi, karena kalau petugas memanipulasi data, akan menyesatkan banyak orang.

"Kami berpesan agar petugas lapangan berbuat yang terbaik untuk melakukan tugasnya dan berniat untuk ibadah supaya memacu semangat dan motivasi. Sekali lagi kejujuran adalah kunci utama. Lebih baik tidak memberi data, daripada memberi data tetapi salah. Data yang salah akan menyesatkan, sedangkan tanpa data kita tentu akan mencari data," katanya.

(KR-STR)