Madukoro pertanyakan program padat karya Kulon Progo

Rabu, 11 September 2013 20:08 WIB

Ilustrasi (Foto antarafoto.com)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Paguyuban dukuh yang tergabung dalam "Manunggaling Dukuh Kulon Progo", Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertanyakan program gotong royong dan padat karya yang selama ini didengungkan pemerintah kabupaten.

Ketua "Manunggaling Dukuh Kulon Progo" (Madukoro) Mugiyatno di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Madukoro tidak pernah diajak bicara terkait program padat karya dan gotong rotong oleh pemkab.

"Kami belum pernah mendapat sosialisasi atau diajak bicara membahas program padat karya dan gotong royong yang akan sharing dari dana keistimewaan," kata Mugiyatno.

Ia mengatakan Madukoro tidak mendapat rincian daerah mana yang mendapat bantuan atau program ini. Padahal, informasinya pemerintah menggelontorkan anggaran Rp19,5 miliar untuk program gotong royong dan padat karya yang masuk di APBD Perubahan 2013.

"Ini berarti harus ada laporan pertanggungjawabannya. Tanpa ada sosialisasi, bagaimana masyarakat siap. Kami tidak mengetahui kelompok atau pedukuhan yang mendapat bantuan," kata dia.

Terlebih jika sumber dana tersebut menggunakan dana keistimewaan DIY. Itu yang selama ini diperjuangkan Paguyuban Dukuh Se-DIY Semar Sembogo.

"Kami ke DPR Jakarta juga tujuannya juga hal itu agar DIY istimewa juga karena masyarakatnya sejahtera," kata dia.

Dia mengatakan seharusnya pemkab harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi pemanfaatan dana gotong royong dan padat karya jika kedepan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuannya yaitu dengan menyiapkan masyarakat untuk mengelola dana yang besar.

"Jangan sampai hal tersebut malah hanya untuk bancakan. Makanya, harus ada seleksi dan penyiapan wilayah," kata dia.

Seperti diketahui, pada APBD Perubahan tahun 2013 ini, pemkab menggelontor dana gotong-royong dan padat karya miliaran rupiah. Total untuk kedua program itu, menyedot anggaran Rp 19,3 miliar dengan rincian dana gontong-royong Rp9,3 miliar dan padat karya Rp10 miliar.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, kedua program itu memiliki dampak cukup luas. Bukan hanya meningkatkan infrastruktur di tingkat dusun saja. Tapi, juga mengurangi angka pengangguran.

"Pemkab Kulon Progo memprogramkan untuk pembangunan-pembangunan fisik di dusun-dusun kami utamakan," kata Hasto.

Dia menambahkan, sesuai dengan visi pemkab, Kulon Progo sehat, langkah pertama kondisi fisik harus sehat. Untuk itu jalan jelek diperbaiki, rumah tak layak gotong-royong diperbaiki.

Selain itu, dengan pembangunan fisik diserahkan ke masyarakat, kenyataannya akan lebih bagus. Sebab, masyarakat memiliki rasa handarbeni dalam membangun wilayahnya.

"Jika dana untuk membangun jalan, diserahkan masyarakat, ternyata jalan lebih panjang jika diserahkan masyarakat," katanya.

(KR-STR)