Yogyakarta (Antara Jogja) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan Ketua Mahkamah Konstitusi AM segera mengakui keterlibatannya atas dugaan suap terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, agar proses pemeriksaan berjalan cepat.
"Agar tidak terlalu menyulitkan, sudahlah mengakui saja, biar cepet daripada berbelit-belit," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Mahfud hal itu perlu dipertimbangkan karena setiap orang yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) sangat kecil kemungkinanannya untuk bisa lolos.
"Berdasarkan pengalaman yang kemudian menjadi keyakinan saya dengan tangkap tangan seperti itu tidak ada yang bisa lolos. Membantah dengan bagaimana pun biasanya KPK langsung dapat membuktikan secara lengkap," kata dia.
Selain itu, menurut dia, kesediaan Akil Mochtar untuk mengakui dan mempermudah proses pemeriksaan oleh KPK juga secara langsung akan meringankan beban Mahkamah Konstitusi (MK) atas kasus yang telah melibatkannya.
"Saya harap pak Akil mempermudah MK karena MK masih punya banyak pekerjaan sehingga MK tidak boleh digantung dengan kasus dia,"katanya.
Dengan demikian, tambah dia, seandainya peran Akil Mochtar dalam kasus tersebut dibuktikan tidak terlalu besar maka hukuman yang didapatkannya juga tidak terlalu berat.
"Sehingga kalau memang perannya pak Akil itu nanti tidak terlalu besar hukumannya juga tidak terlalu berat," katanya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pada Rabu (2/10) malam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial Akil Mochtar bersama dengan CHN dan CN.
Dalam penangkapan itu penyidik menyita uang dolar Singapura yang sementara diperkirakan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar yang diduga pemberian CHN dan CN kepada AM yang diduga terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Ditanya soal sosok T pengendali judi daring, Mahfud MD emoh komentar
Minggu, 28 Juli 2024 6:46 Wib
KPU RI pastikan tidak pakai pesawat pribadi distribusi logistik Pilkada 2024
Sabtu, 13 Juli 2024 6:35 Wib
KPU RI ungkap fasilitas pesawat jet untuk mengantar logistik Pemilu 2024
Senin, 8 Juli 2024 20:38 Wib
Mahfud MD: Caleg PDIP terpilih agar mewujudkan Indonesia Emas Bung Karno
Jumat, 14 Juni 2024 13:46 Wib
PPP, Hanura, dan Perindo setia dengan PDIP, beber Megawati
Sabtu, 25 Mei 2024 10:15 Wib
Ganjar Pranowo menjadi oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran
Selasa, 7 Mei 2024 6:08 Wib
Mahfud MD: Saya tak pernah benar-benar pergi dari kampus
Selasa, 30 April 2024 19:04 Wib
KPU RI telah komunikasi dengan LO Paslon 03 kirim undangan
Rabu, 24 April 2024 15:39 Wib