Sleman berkomitmen wujudkan "Good Governance" hingga desa

id sleman kabupoaten diy

Sleman berkomitmen wujudkan "Good Governance" hingga desa

Kabupaten Sleman (istimewa)

Sleman (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau "Good Governance" di semua lini dari tingkat kabupaten hingga pemerintah desa.

"Desa merupakan institusi pemerintahan yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan langsung pada masyarakat," kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sleman Soekarno, Selasa.

Menurut dia, dalam upaya mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemkab Sleman memulainya dengan wujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersih, sportif, tertib dan aman.

"Pada semester dua 2013, Pemkab Sleman telah melakukan pengisian jabatan 33 kepala desa, dan pada pertengahan Februari tahun ini, akan melaksanakan pemilihan kepala desa di 14 desa," katanya.

Ia mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan melalui APBD Sleman, yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jumlah pemilih di wilayah desa tersebut.

"Bantuan juga diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan berupa Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk kepala desa dan perangkatnya," katanya.

Soekarno mengatakan, Pemkab Sleman juga memberikan alokasi dana desa (ADD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa.

"Pemberikan ADD ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pening�kat�an kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pembangunan dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, pada 2013 Pemkab Sleman menyalurkan sejumlah Rp14,018 miliar kepada 86 desa di 17 kecamatan.

"ADD ini diatur untuk keperluan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 persen dan sisanya digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," katanya.
(V001)
Pewarta :
Editor: Heru Jarot Cahyono
COPYRIGHT © ANTARA 2024