Komisi IX DPR kunjungi Sleman

Senin, 10 Maret 2014 18:25 WIB

DPR-RI (Foto antaranews.com)

Sleman (Antara Jogja) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipimpin Soepriyatno, Senin, mengunjungi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mendapat masukan masalah kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga berencana, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Kami mengajak pejabat eselon I dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pejabat terkait lainnya untuk berdialog, diskusi serta menerima aspirasi yang dibutuhkan dan yang kira-kira bisa dilakukan Komisi IX," kata Soepriyatno.

Menurut dia, Komisi IX mempunyai program utama untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menyongsong UU Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri. "BLK menjadi sesuatu yang penting bagi kabupaten apabila nanti undang-undang diterapkan," katanya.

Rombongan diterima Bupati Sleman Sri Purnomo didampingi Ketua DPRD Sleman Kuswanto, tiga staf ahli bupati, Direktur RSUD Murangan serta pimpinan SKPD.

Sri Purnomo mengatakan, langkah-langkah penurunan angka pengangguran terus dilakukan melalui bursa kerja yang banyak dilakukan perguruan tinggi dan berbagai pihak. Namun seringkali pelaksanaannya di pusat perkotaan atau di kampus-kampus.

"Bahkan juga banyak informasi pasar kerja online, namun realitanya informasi bursa kerja ini hanya dapat diakses terbatas oleh masyarakat di pusat kota yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas untuk mengakses informasi ini," katanya.

Hal ini tentunya sangat disayangkan karena sebagian besar angkatan kerja justru berada di pelosok daerah yang terkendala baik teknis kemampuan maupun jangkauan lokasi, katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah tersebut pada 2012 yang lalu Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, melakukan inovasi pelayanan publik dengan meluncurkan kegiatan pasar kerja keliling. Pasar kerja keliling merupakan langkah strategis dalam upaya mendekatkan informasi peluang kerja dan sekaligus pelayanan online pendaftaran kerja.

"Ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sehingga pada Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dapat meluncurkan kegiatan pembuatan kartu kuning (AK-1) secara online dan layanan ini telah terstandardisasi sesuai Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Terobosan ini merupakan salah satu 99 inovasi pelayanan publik yang dijalankan instansi pemerintah di tingkat nasional," katanya.

Ia mengatkan, kehadiran Pasar Kerja Keliling ini, dapat menjawab kebutuhan bagi masyarakat terutama angkatan kerja maupun menjawab kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja terampil dan berkualitas. Upaya ini telah mampu menempatkan 62,6 persen dari total angkatan kerja Sleman yang berjumlah 7.233 tenaga kerja. Pada 2013 jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman total berjumlah 1.190 perusahaan dengan 67.578 tenaga kerja.

"Untuk memfasilitasi hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja telah terbentuk 105 serikat pekerja dan satu Lembaga Kerjasama Tripartit, disamping itu Disnakersos juga memiliku sejumlah lima tenaga fungsional mediator dan lima fungsional pengawas tenaga kerja. Upaya tersebut telah dapat menyelesaikan 35 kasus hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dan anjuran penyelesaian sengketa," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, Kabupaten Sleman juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menerapkan UMK Sleman sebesar Rp1,127 juta serta memantau penerapannya dengan deteksi dini setiap awal tahun dan pantauan pemberian THR setiap menjelang Hari Raya.

(V001)