DPRD : Kantor BPMPT Kulon Progo kurang representatif

Jumat, 13 Februari 2015 22:16 WIB

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto Mamiek/Antara)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai kondisi kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu setempat kurang representatif dalam memberikan pelayanan investasi.

Anggota Komisi II dari FPAN DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Jumat, mengatakan, kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPTl) di dua lokasi yang terpisah cukup jauh menyebabkan pelayanan kepada investor kurang optimal.

"Idealnya, dua bidang itu ditempatkan di satu gedung. Sehingga pelayanan kepada investor bisa lebih efektif dan efisien," kata Priyo.

Menurut politisi PAN daerah pemilihan Galur-Lendah ini, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, Kulon Progo sangat membutuhkan investasi.

Oleh karenanya, pemkab perlu meyediakan pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi.

Ke depan, seharusnya pemkab segera membangun satu gedung yang representatif agar pelayanan bagi investor bisa lebih cepat dan terintegrasi.

"BPMPT sebagai ujung tombak pelayanan kepada investor, seharusnya bisa melaksanakan pelayanan tersebut dengan baik. Kalau tempatnya terpisah, itu bisa menjadi kendala yang ukup serius," kata Priyo.

Selain itu, Priyo berharap agar BPMPT membuat peta bagi desa-desa yang telah ditetapkan sebagai kawasan investasi guna mempermudah investor untuk menentukan lokasi yang dipilih.

Peta tersebut, menurut dia, harus dibuat sedetil mungkin serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada secara riil.

"Harapannya, dengan melihat peta itu investor bisa mengetahui desa mana yang akan dipilih untuk mengembangkan investasinya," kata Priyo.

Dengan dua langkah tersebut, Priyo yakin pelayanan bagi investor akan menjadi lebih baik dan efektif. Nantinya akan dapat mendorong perkembangan investasi di Kulon Progo.

"Dengan adanya mega proyek Kulon Progo memiliki daya tarik yang sangat besar bagi investor. Kondisi ini harus diantisipasi dan disikapi dengan langkah-langkah kongkret oleh pemkab. Baik dalam pemenuhan fasilitas maupun sistem pelayanan yang optmimal kepada investor," katanya.

(KR-STR)