FPG ajak masyarakat Kulon Progo manfaatkan pekarangan

Selasa, 15 September 2015 13:20 WIB

Partai Golkar (Foto Istimewa)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak masyarakat setempat memanfaatkan lahan pekarangan menjadi sumber pangan lestari.

Ketua Fraksi Golkar Widiyanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan alih fungsi lahan menyababkan luasan sawah menyempit, dan ketahanan pangan terancam.

"Kami mengajak masyarakat Kulon Progo, memanfaatlan lahan kering dengan pola lama yakni menanam umbi-umbian dan sayur-mayur untuk mencukupi kebutuhan keluarga," kata Widiyanto.

Ia mengatakan sawah di DIY yang subur, tapi penyususutan lahannya sangat cepat dan beralih menjadi tanaman beton yakni perumahan. Menurut dia, wacana mencetak sawag baru tidak semudah yang dibayakankan karena biaya sanga tinggi mulai dari pembanbunan irigasi dan sarana lain.

"Yang penting, lahan sawah yang subur dibuat aturan yang ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Kalau tidak dibuat aturan, lima tahun kedepan sawah menjadi hunian, dan masyarakat akan tergatung pangan dari luar," katanya.

Ia juga mempertanyakan koordinasi internal pada Dinas Pertanian dan Kehutanan terkait mempertahankan sumber mata air. Ketersediaan air yang dapat dimanafaatkan untuk pengairan harus didukung penghijauan yang andal.

"Saluran air atau irigasi dibangin, tapi apa artinya kalau tidak ditopang dengan kehutanan yang bagus sumber airnya. Saat ini, hutan di Kulon Progo banyak yang tidak terawat dan banyak lahan gundul," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan cetak sawah baru ini untuk mengantisipasi penyusutan lahan sawah dengan adanya rencana pengembangan Kota Wates, dan mega proyek pembangunan lainnya.

"Perkembangan Kota Wates, kawasan industri dan bandara diperkirakan lahan sawah di Kulon Progo terjadi penyusutan 350 hektare sawah hingga 2020. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini dengan mencetak sawah baru," kata Ponimin.

Ponimin mengatakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani yakni Dispertan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinkepenak), Bidang Pengairan DPU harus mulai menyusun langkah strategis untuk mencetak sawah baru dan membangun infrastruktur saluran irigasi.

Lebih lanjut, Ponimin mengatakan Pemkab Kulon Progo harus bekerjasama dengan Balai BesarWilayah SungaiSerayu - Opak (BBWSSO) DIY terkait pengairannya.

"Program cetak sawah ini harus masuk dalam kebijakan pemkab untuk membedah potensi Menoreh seperti di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap dan Pengasih. Untuk itu, perlu memanfaatkan alur-alur sungai di wilayah ini supaya dapat mengairi sawah-sawah di Lereng Menoreh," katanya.

KR-STR