DPRD minta dilakukan pendataan aset Pemkab Bantul

Rabu, 3 Agustus 2016 19:34 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Bantul (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta instansi terkait melakukan pendataan aset milik pemerintah daerah ini untuk mengetahui potensi yang ada.

"Kami sudah beberapa kali rapat dengan eksekutif, kalau dari Komisi B menginginkan pendataan aset-aset yang ada, termasuk tanah-tanah yang digunakan pemerintah daerah sekarang," kata Ketua Komisi B DPRD Bantul Widodo di Bantul, Rabu.

Menurut dia, pendataan aset-aset milik daerah ini nantinya sebagai acuan pemda untuk melakukan penataan, pengembangan maupun peningkatan pemanfaatannya, agar nantinya bisa memberikan kontribusi positif ke daerah.

Ia mengatakan, saat ini di wilayah Bantul terdapat sejumlah aset daerah di antaranya Pasar Seni Gabusan (PSG) di Jalan Parangtritis Desa Timbulharjo, Kebun Buah Mangunan di Dlingo, Pasar Imogiri dan Stadion Sultan Agung yang masuk wilayah tiga kecamatan.

"Kami mau tahu berapa luasnya (aset), lahan punya siapa dan idealnya berapa yang digunakan Pemda Bantul. Pendataan aset tidak harus dilakukan sekaligus, namun bisa dilakukan satu per satu lokasi sesuai prioritas," katanya.

Widodo mengatakan dari hasil kajian di lembaga legislatif yang membidangi aset daerah ini, Pasar Seni Gabusan yang menempati tanah kas Desa Timbulharjo menjadi prioritas untuk didahulukan, sebab DPRD menilai aset ini potensial dikembangkan.

"Kalau kami PSG dulu, karena sebenarnya pasar seni yang berada di jalur strategis ini bisa berkembang, sebab wisatawan bisa mampir pasar seni, bahkan investor sudah ada yang melirik untuk pengembangan PSG," katanya.

Ia mengatakan, selanjutnya Kebun Buah Mangunan di wilayah perbukitan Dlingo yang sebagian menempati tanah kas desa dan sebagian milik warga, mengingat kaitannya dengan pembebasan lahan menjadi hambatan jika tanah tersebut milik warga.

"Nantinya kami juga ingin koordinasi dengan DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk membahas masalah aset. Karena nanti juga ada kaitannya dengan peningkatan fasilitas pendukung kawasan," katanya.

(KR-HRI)