Sleman targetkan nilai A LHE AKIP 2017

Senin, 6 Februari 2017 19:46 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyerahkan LHE AKIP kepada Bupati Sleman Sri Purnomo di JEC Banguntapan, Bantul Senin 6 Februari 2017. (Foto Antara/ Victorianus Sat Pranyoto)

Sleman, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menargerkan dapat memperoleh nilai A pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LHE AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017 setelah pada 2016 meraih nilai BB.

Bupati Sleman Sri Purnomo usai menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur, Senin menyatakan bersyukur nilai BB yang diraih Sleman tertinggi dari BB dari daerah lain.

"Dengan nilai BB tertinggi ini ke depan bersama SKPD, akan berupaya bekerja lebih baik lagi, bekerja sesuai standard dan prosedur, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mengedepankan profesionalitas yang tinggi, sehingga dapat meraih nilai A," katanya.

Menurut dia, kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan disertai pula dengan hasil yang dicapai dan dampak serta nilai manfaatnya bagi masyarakat dapat diukur.

"Pemerintah mengharapkan untuk 2017 Pemda sudah menerapkan `E-Gov` secara penuh, hal ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Sleman sehingga Sleman akan dapat melaksanakan karena telah dipersiapkan dengan matang," katanya.

Ia mengatakan, dengan demikian informasi dapat mudah diakses oleh masyarakat untuk dapat ikut memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Regional III di Jogja Expo Center, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.

Menteri PANRB Asman Abnur langsung menyerahkan LHE AKIP 2016 kepada bupati dan wali kota dari 156 kabupaten/kota se Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Wilayah Regional III terdapat empat pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat "BB" yaitu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta.

Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen bupati, wali kota dan sekretaris daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.

"Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil," katanya.

Pada Wilayah Regional III terdapat empat pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat BB yaitu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta. Untuk kabupaten/kota, sudah ada dua daerah yang mendapatkan predikat A dan berhasil dalam pengimplementasian SAKIP di tahun 2016, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi.

"Keberhasilan dua daerah tersebut dapat diikuti oleh kabupaten/kota di Indonesia terutama di Wilayah Regional III. Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik penerapan SAKIPnya," katanya.

Menurut Menteri PANRB, rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

"Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus mengguubah "mindset" dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.

"Kami perlu bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera," katanya.***2***

(V001)