Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan kinerja pengelolaan aduan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat di tengah volume aduan pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor terus bertambah.
Tercatat, volume aduan pada SP4N Lapor naik 32 persen sejak 2021, waktu tindak lanjut turun menjadi 3,2 hari, dan tingkat penyelesaian mencapai 81 persen.
"Statistik ini tentunya menunjukkan bahwa ekosistem pengaduan itu menjadi semakin responsif, semakin adaptif, dan semakin mampu menjawab aduan masyarakat," kata Rini dalam acara Diskusi Grup Terarah bertajuk Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, dirinya akan terus memastikan aplikasi atau portal SP4N Lapor bisa diperbaiki, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperbarui teknologi penerimaan aduan masyarakat tersebut.
Sejak tahun 2021, Rini menyebutkan jumlah aduan meningkat sekitar 50 ribu laporan atau naik sekitar 32 persen, yang menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk melapor semakin kuat atau kanal pengaduan semakin dipercaya.
Meskipun jumlah aduan meningkat, kata dia, rata-rata waktu untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kian membaik menjadi 3,2 hari pada tahun 2025 dari selama 6,1 hari pada 2021.
"Artinya, respons pemerintah dua kali lebih cepat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu," tuturnya.
Dari sisi kualitas, sambung Rini, kinerja penyelesaian aduan juga semakin meningkat menjadi 81 persen pada 2025 dari 70 persen pada tahun 2021.
Dikatakan bahwa hal tersebut menunjukkan perbaikan signifikan meski masih ada beberapa instansi pemerintah yang cukup lama untuk memberikan respons terhadap aduan.
Ia mengatakan SP4N Lapor merupakan kanal pelibatan masyarakat untuk menyampaikan aduan atas penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kementerian PAN-RB terus mendorong partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan publik dalam portal tersebut karena sesuai regulasi, masyarakat berperan sejak penyusunan standar pelayanan hingga evaluasi dan pemberian penghargaan.
Adapun partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kerja sama dengan penyelenggara layanan, pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MenPAN-RB: Kinerja pengelolaan aduan meningkat di tengah volume naik
