Pemda diminta proaktif membangun pembangkit sampah

Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta pemerintah daerah lebih proaktif membangun pembangkit listrik tenaga sampah.

         Menurut dia, dalam rilis Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa, pemerintah daerah bisa memberikan kelonggaran pada aturan biaya pengelolaan sampahnya (tipping fee).

         "Mohon (pemda) proaktif dan 'tipping fee'-nya dikasih (ke pengelola), sehingga (pembangkit sampah) bisa jalan. Karena kepentingan kota itu adalah lingkungan yang bersih dan sehat," katanya saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa.

        Jonan mengatakan sampah kota bukan merupakan isu utama energi, melainkan lingkungan.

        "Sampah ini lebih kepada isu daerah dan lingkungan," ujarnya.

        Sedangkan, Kementerian ESDM, lanjutnya, bertanggung jawab pada pengaturan harga jual listrik pembangkit sampah dan penugasannya kepada PT PLN sebagai pembeli listriknya (off taker).

        Dengan demikian, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengelola sampahnya.

        "Pemerintah daerah memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah kota, termasuk mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah bisa lebih masif," ujarnya.

        Pada kesempatan tersebut, Jonan juga mengatakan konsep pengelolaan energi telah berubah yakni tidak lagi hanya sebagai komoditas, namun sebagai modal pembangunan.

        Menurut dia, dalam 10 tahun, konsumsi listrik per kapita naik hingga dua kali lipat.

        Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen mendorong rasio elektrifikasi nasional hingga 100 persen dan menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 mencapai 23 persen.

        Pembangkit sampah merupakan bagian dari pengembangan EBT tersebut.

        Jonan juga mengatakan berdasarkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business), yang dilakukan Bank Dunia, sektor kelistrikan Indonesia meningkat dari 49 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

        "Target akhir pemerintahan ini (2019), diupayakan bisa di bawah 25," ujarnya.