Kemenko Perekonomian minta Program padat karya harus ditingkatkan

id program padat karya,kemenko perekonomian

Kemenko Perekonomian minta Program padat karya harus ditingkatkan

Tangkapan layar - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo dalam seminar daring di Jakarta pada Senin (16/11/2020). ANTARA/Aji Cakti

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian berharap program padat karya yang berjalan saat ini, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditingkatkan, untuk ke depannya.

"Terkait dengan program padat karya, ini juga menjadi hal penting yang harus kita lakukan. Rekan-rekan di Kementerian PUPR sudah melakukan hal yang sama di setiap sektor, hanya mungkin Program Padat Karya ini harus ditingkatkan ke depannya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo di Jakarta pada Senin.

Menurut Wahyu, program padat karya penting untuk ditingkatkan, mengingat masih terdapat sekitar 2,9 juta orang yang belum memiliki pekerjaan.

"Ini yang harus kita jembatani dengan penciptaan lapangan pekerjaan, melalui program-program padat karya," katanya.

Dalam paparannya, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian itu menyampaikan bahwa sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dikerjakan melalui program padat karya. Dengan demikian diperkirakan dapat memberi tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang selama periode 2020-2024.

Saat ini Perpres 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional sedang dalam proses perubahan dan telah memiliki daftar 201 proyek serta 10 program di lintas sektor.

Sebelumnya Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan program padat karya tunai akan dilanjutkan pada 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat saat pandemi COVID-19.

Program padat karya tunai ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga atau masyarakat setempat, di mana sejumlah program yang dilaksanakan meliputi pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp540 miliar di 900 kecamatan, kota tanpa kumuh (kotaku) sebesar Rp382 miliar di lokasi 364 kelurahan, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, frecycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar.

Kemudian program padat karya juga mencakup program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) sebesar Rp1,12 triliun di 4.717 lokasi, lalu sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar, dan sejumlah program PKT lainnya.

Seluruh program padat karya tunai tersebut berpotensi menyerap 92.699 tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.