Farhan: Kasus Nagreg jadi cambuk anggota TNI patuhi hukum

Yogyakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan kasus tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diharapkan menjadi cambuk bagi anggota TNI untuk mematuhi hukum.

"Kami mengharapkan semua personel TNI bisa mematuhi aturan hukum yang sangat jelas menyangkut penghilangan nyawa seseorang. Jadi masalahnya adalah kepatuhan hukum," ujar Farhan dalam keterangan persnya yang diterima di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu dikemukakan Farhan menyikapi kasus tabrak lari yang menewaskan Handi Harisapurta (18) dan Salsabila (18), dan jenazahnya dibuang ke sungai di daerah Jawa Tengah yang diduga dilakukan oknum anggota TNI Kolonel P yang dibantu Kopral Dua DA dan Kopral Dua AS.

Kasus tersebut kini memasuki tahap rekonstruksi oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) di dua tempat yaitu di lokasi tabrakan di Nagreg dan lokasi pembuangan mayat di Sungai Tajum Banyumas, Jawa Tengah, pada Senin (3/1).

Kasus tabrak lari tersebut sempat viral di media sosial Instagram yang menerangkan bahwa anggota TNI itu mengaku akan membawa korban ke rumah sakit. Namun, ternyata ketiganya malah membuang dua korban dengan kondisi salah satu korban masih hidup.

Farhan mengatakan, penegak hukum harus berani mengungkap motif para korban dilempar ke sungai.

"Dalam rekonstruksi semoga terungkap mengapa para tersangka menolak bantuan masyarakat untuk mengarahkan ke RS atau pelayanan kesehatan," ujarnya.

Kasus yang memuat kejanggalan ini menjadi sorotan DPR. Bahkan, pihaknya mengagendakan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Farhan memastikan agenda pemanggilan ini tidak hanya akan membahas terkait insiden Nagreg.

"Kami akan agendakan, tapi tidak akan rapat khusus membahas satu agenda itu. Tampaknya akan ada beberapa agenda penting, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit," katanya.

Farhan menilai kasus tabrak lari hingga meninggal dunia bahkan berani membuang jenazah ke sungai yang melibatkan seorang kolonel menjadi cambuk bagi institusi TNI menciptakan iklim kepatuhan yang kuat dan menjadi contoh baik di masyarakat. 

"Saya apresiasi keterbukaan Panglima TNI dan empati yang ditunjukkan Kasad kepada keluarga korban. Bahkan kami bisa ikuti dan kawal bersama kasus ini. Kami tunggu pengadilan militer yang memang harus terbuka karena pelanggaran hukum yang dilakukan adalah pidana umum, bukan pidana susila atau pelanggaran kode etika TNI," katanya.