Bahasa daerah perlu dilindungi

Kamis, 30 Maret 2023 06:04 WIB

Staf Ahli Gubernur NTT Willi Toisuta bersama sejumlah pihak yang hadir dalam Rakor Antarintansi dalam Rangka Pelindungan Bahasa Daerah di NTT Tahun 2023. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek melalui Kantor Bahasa Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Antarinstansi dalam Rangka Pelindungan Bahasa Daerah di NTT Tahun 2023.

“Dari berbagai upaya pelindungan bahasa daerah, program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan tahapan yang strategis sebagai upaya pemetaan bahasa, pengukuran daya hidup dan kualitas bahasa, serta upaya konservasi bahasa,” kata Staf Ahli Gubernur NTT Willi Toisuta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Willi menuturkan digelarnya Rakor merupakan langkah awal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di NTT. Acara berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2023, dengan tujuan untuk membangun sinergi dan merumuskan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di daerah berkenaan dengan pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di NTT.

Sebab karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah mampu menjadi produk andalan yang menghasilkan pendapatan asli daerah.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT Elis Setiati menyebut kegiatan itu merupakan upaya pemerintah pusat melalui pihaknya untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah.

Nantinya wilayah yang menjadi sasaran bahasa daerah yang direvitalisasi pada tahun 2023, meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote, dan Kabupaten Alor.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kantor bahasa NTT gelar Rakor perkuat perlindungan bahasa daerah