Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri, termasuk melaksanakan kegiatan seminar maupun studi banding.
"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa? Gitu loh," ujar Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore.
Prabowo menilai bahwa permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.
Namun, dia juga mengakui bahwa pelaksanaan imbauan ini tidaklah mudah, terutama bagi para ketua partai politik.
Prabowo lalu membagikan pengalamannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di mana anggotanya kerap meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dia menceritakan, beberapa tahun lalu terdapat lima orang anggota DPRD partai Gerindra di suatu daerah meminta izin kepada dirinya untuk pergi studi banding ke luar negeri. Padahal, saat itu dirinya sudah mengeluarkan kebijakan agar para anggota partai-nya mengurangi perjalanan ke luar negeri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo minta kementerian kurangi perjalanan ke luar negeri
Berita Lainnya
Presiden Prabowo siapkan kajian PPN tidak hanya satu tarif
Kamis, 5 Desember 2024 16:58 Wib
Prabowo peringatkan bermain saham bagi rakyat kecil ibarat judi
Rabu, 4 Desember 2024 13:37 Wib
Prabowo puji keberhasilan Muhammadiyah melahirkan pemimpin bangsa
Rabu, 4 Desember 2024 12:04 Wib
Prabowo apresiasi kinerja Kabinet Merah Putih di depan pengusaha AS
Selasa, 3 Desember 2024 11:56 Wib
Lampaui target, Presiden Prabowo meraih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS
Jumat, 22 November 2024 8:54 Wib
RI dan Inggris setujui gencatan senjata segera di Gaza
Jumat, 22 November 2024 5:27 Wib
Prabowo bertemu para pemimpin MIKTA di KTT G20 Brasil
Selasa, 19 November 2024 9:44 Wib
Prabowo sebut RI komitmen mendukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik
Minggu, 17 November 2024 8:01 Wib