Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dalam menangani kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan terbarukan mengenai sebaran kelompok masyarakat miskin.
“Pemerintah daerah perlu menjalankan sensus atau cacah jiwa, sehingga nama dan alamat mereka yang miskin tercatat. Dengan begitu, alokasi anggaran bisa terserap dan tepat sasaran. Ini butuh kerja keras pemerintah daerah,” ujar Eko Suwanto, Minggu.
Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan harus berbasis data yang akurat agar hasilnya efektif. Ia mengingatkan bahwa konstitusi, melalui UUD 1945, menugaskan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
“Angka kemiskinan DIY dan kesenjangan pendapatan warga DIY butuh solusi kebijakan yang tepat,” tambah politisi dari Fraksi PDIP Perjuangan tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2025 sebesar 10,23 persen atau sekitar 425,82 ribu jiwa. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp626.363,00 per kapita per bulan, terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp457.221,00 (73 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp169.142,00 (27 persen).
Sementara itu, Gini Rasio di wilayah perkotaan DIY pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,434. Angka ini naik dibandingkan dengan September 2024 (0,429), namun lebih rendah dibandingkan Maret 2024 (0,440). Di wilayah perdesaan, Gini Rasio tercatat sebesar 0,334, turun dari September 2024 (0,355) dan Maret 2023 (0,349).
“Kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perkotaan butuh perhatian. Alokasi APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) juga perlu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada kata lain, masih butuh kerja keras untuk menangani kemiskinan dan atasi kesenjangan ekonomi,” ujar Eko, alumni MEP UGM itu.
