Sleman (ANTARA) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan tajam.
"Pada Maret 2025 persentase kemiskinannya sebesar 6,71 persen, sedang pada tahun sebelumnya sebesar 7,46 persen, dengan demikian terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,75 poin," kata Danang di Sleman, Senin.
Menurut dia, angka penurunan ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Poin penurunan tahun lalu, dari 2023 ke 2024, hanya sebesar 0,06 poin.
"Hal itu memacu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman bersama para pelaku lainnya untuk lebih inovatif dalam bekerja. Dan hasilnya tahun ini mencapai angka penurunan terbanyak dibanding kabupaten/kota lain di DIY," katanya.
Danang Maharsa yang juga merupakan Ketua TKPK Kabupaten Sleman menyambut gembira pencapaian tersebut dan mengapresiasi jerih-payah semua pihak seraya mengajak untuk menjaga pencapaian itu.
"Kita harus terus berinovasi dengan program-program yang tepat sasaran agar angka kemiskinan di Kabupaten Sleman semakin kecil," katanya.
Ia mengatakan, dengan angka kemiskinan tahun ini sebesar 6,71 persen, berarti Sleman telah mencapai hasil yang lebih baik dibanding periode sebelum pandemi COVID-19. Tahun 2019 persentase kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar 7,41 persen. Saat terjadi pandemi (2020-2021), angka tersebut mengalami kenaikan.
"Sesudah pandemi berakhir, persentase kemiskinan mulai turun tetapi tetap lebih tinggi dibanding 2019. Baru pada 2025 inilah persentasenya menjadi lebih rendah," katanya.
Danang mengatakan, jika dilihat angka nominalnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada 2025 sebanyak 89.280 jiwa. Tetapi perlu dicatat bahwa angka itu didapat dari survei dengan populasi seluruh warga yang berdomisili di Kabupaten Sleman.
"Jadi jika yang dihitung hanya warga yang ber-KTP Sleman, bisa jadi angkanya lebih rendah," katanya.
Untuk mempertahankan prestasi itu, Danang berharap para panewu (camat) mempercepat pelaksanaan revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) tingkat kapanewon (kecamatan), kalurahan, dan padukuhan.
"Saya banyak berharap pada peran TPK, sebab merekalah yang benar-benar mengetahui kondisi warganya," katanya.
