Yogyakarta (ANTARA) - Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan" di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan demokrasi dan dinamika generasi muda.
FGD dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si., serta dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Aryanto, S.I.P., M.M., Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Badrun Alaena, M.Si., dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si.
Turut hadir pula perwakilan perangkat daerah, instansi pendidikan, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Eko menekankan pentingnya memperkuat pendidikan kebangsaan sejak dini.
Ia menyebut bahwa Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan tiga pilar yang harus terus hidup di tengah masyarakat.
"Kita bersyukur memiliki sejarah perjuangan yang hebat, memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman. Ketiganya adalah fondasi untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia," ujar Eko.
Eko menambahkan bahwa pendidikan Pancasila perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang konkret.
"Kami berharap ada komitmen bersama untuk mengembangkan pendidikan kebangsaan, salah satunya melalui penguatan museum dan kurikulum kebangsaan agar generasi muda memahami sejarah dan nilai-nilai demokrasi Pancasila," jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD di tingkat kabupaten/kota menindaklanjuti upaya tersebut melalui pembentukan regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
"Perda ini penting agar nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan secara berjenjang, dari tingkat sekolah hingga aparatur pemerintahan. Saya berharap kita terus berkoordinasi cepat dalam menyusun perda ini, khususnya di kabupaten/kota," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto, S.I.P., M.M., menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY berada pada kategori tertinggi secara nasional.
"Dalam kurun empat tahun terakhir, IDI DIY konsisten berada di kategori tinggi dengan nilai mencapai 89,25 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan kekuatan masyarakat sipil di Yogyakarta," ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diimbangi dengan penguatan nilai Pancasila agar demokrasi di DIY tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dan beretika.
Pada sesi pemaparan, Prof. Dr. Badrun Alaena, M.Si. menjelaskan lima strategi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yakni melalui:
1. Sosialisasi komunitas,
2. Penguatan peran keluarga,
3. Pemanfaatan media digital,
4. Keteladanan tokoh masyarakat, dan
5. Kegiatan sosial bersama.
"Pendidikan Pancasila harus kontekstual dan partisipatif. Nilai-nilainya tidak cukup diajarkan secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari," papar Prof. Badrun.
Sementara itu, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., memaparkan materi bertema “Pancasila, Demokratisasi, dan Politik Pembangunan.” Ia menyoroti tiga tantangan utama bangsa saat ini, yakni kemiskinan dan kesenjangan, pendangkalan demokrasi, serta meningkatnya sentimen identitas.
"Pancasila harus dimaknai sebagai energi praksis yang hidup di tengah masyarakat. Demokrasi tidak boleh berhenti pada tataran politik, tetapi juga harus menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial," ungkap Arie.
Menurutnya, regenerasi peran kebangsaan juga menjadi kunci penting agar nilai Pancasila tetap relevan di kalangan generasi muda.
"Anak muda perlu diberi ruang untuk menafsirkan Pancasila sesuai zamannya. Ruang publik yang terbuka dan dialog lintas generasi adalah cara terbaik menumbuhkan semangat kebangsaan," tambahnya.
FGD ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber yang membahas pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan kebangsaan.
Komisi A menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan kebijakan dan regulasi yang menanamkan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat.
