DPRD DIY desak lima langkah penyelamatan APBD akibat efisiensi

Senin, 27 April 2026 14:17 WIB

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi A DPRD DIY mendesak Pemerintah Daerah DIY segera melakukan lima langkah strategis guna menyelamatkan APBD dari dampak kebijakan pemangkasan anggaran pusat yang memicu tekanan fiskal.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, di Yogyakarta, Senin (27/4) mengatakan upaya penyelamatan sangat mendesak karena keterbatasan anggaran berpotensi mengganggu jalannya pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat.

Langkah pertama yang diusulkan adalah penerapan belanja dengan prioritas yang difokuskan pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga pemberian stimulus bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Eko merinci realisasi belanja daerah pada 2024 mencapai Rp5,68 triliun namun diproyeksikan merosot 16 persen menjadi Rp4,73 triliun berkurang sekitar Rp949,88 miliar dan tren penurunan ini diperkirakan berlanjut pada 2026 akibat kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat.

"Melalui lima langkah ini pembangunan diharapkan tetap berjalan dan budget constraint tidak berdampak signifikan ke masyarakat," kata Eko Suwanto.

Langkah kedua mencakup optimasi pemanfaatan aset daerah seperti tanah dan gedung yang belum maksimal agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Itu banyak lokasi-lokasi yang mestinya Pemda sudah mulai berpikir untuk mengoptimalkan itu, iberdaya gunakan agar bisa menarik PAD yang signifikan," katanya.

Alumni MEP UGM tersebut mencontohkan aset eks Hotel Mutiara dan lahan di Jalan Parangtritis sebagai lokasi potensial yang harus mulai diberdayakan secara produktif oleh pemerintah daerah.

Upaya ketiga adalah penguatan koordinasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna menopang program pembangunan, termasuk penanganan stunting dan infrastruktur kewilayahan.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengapresiasi kinerja Forum CSR DIY yang mampu mengonsolidasikan dana sekitar Rp64 miliar pada 2024 dan memproyeksikan Rp60 miliar pada tahun 2025.

"Harapan kita CSR ini bisa kemudian menjadi jalan keluar dari budget constrain, dari keterbatasan anggaran tadi. Misalnya untuk mendukung pembangunan berbasis pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, maupun untuk mendukung infrastruktur," katanya.

Eko turut mengapresiasi langkah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang dinilai berhasil mengoptimalkan CSR dan Baznas untuk program bedah rumah rutin di tengah keterbatasan dana.

Langkah keempat adalah optimasi kerja sama antar-pemerintah daerah sesuai mandat Perda Nomor 3 Tahun 2020 guna membiayai pembangunan infrastruktur hingga mitigasi bencana di wilayah perbatasan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta itu mengusulkan kerja sama konkret dengan Jawa Tengah untuk penanganan bersama mitigasi bencana Gunung Merapi yang melingkupi lintas provinsi.

Langkah kelima adalah mendesak Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran serta secara serius melaksanakan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah demi menjaga stabilitas penganggaran daerah.

Eko juga meminta pemerintah daerah tidak menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah demi meringankan beban masyarakat, bahkan menyarankan pemberian insentif di tengah situasi tekanan ekonomi.

Terakhir, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan APBD secara transparan dan bertanggung jawab dengan memastikan tidak ada praktik korupsi agar anggaran terbatas dapat memberikan manfaat maksimal.