Prabowo: Bantuan bencana harus transparan dan tanpa kepentingan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera, namun harus melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan tanpa kepentingan apapun.

Dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, Prabowo mengatakan setiap bentuk sumbangan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora daerah harus terlebih dahulu kepada pemerintah agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.

"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya, tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silahkan, monggo. Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa mekanisme resmi diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca juga: Korban bencana Sumatera dapat bantuan lauk-pauk Rp15 ribu per hari

Baca juga: Mensos sebut penyaluran BLTS di Aceh, Sumut, Sumbar sudah di atas 80 persen

Pemerintah, kata Presiden, tidak ingin penyaluran bantuan justru memicu masalah akibat prosedur yang tidak jelas.

Ia mencontohkan, bantuan dapat datang dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia lainnya yang di luar negeri yang merasa terpanggil untuk membantu.

Seluruh bantuan tersebut, menurutnya akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama pemerintah pusat dan daerah. Apabila memungkinkan, bisa juga membuka rekening khusus untuk bantuan pascabencana, sehingga masyarakat dapat menyalurkan bantuan secara langsung dan tetap dengan pengawasan.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa segala bantuan harus diberikan secara tulus dan ikhlas, tanpa disertai kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari.

"Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih," imbuhnya.