Kejagung mengajukan banding atas putusan korupsi Jiwasraya Isa Rachmatarwata

Rabu, 14 Januari 2026 18:38 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Isa Rachmatarwata (kedua kanan) berjalan keluar usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/1/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Isa Rachmatarwata, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (7/1).

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara yang mana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang selama empat tahun penjara.

“Penuntut (JPU) kemarin mikir-mikir, sekarang sudah menyatakan banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu.

Anang mengatakan pertimbangan JPU mengajukan banding adalah perbedaan penerapan pasal yang berbeda antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim terhadap Isa Rachmatarwata.

“Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 2 (Undang-Undang (UU) Tipikor), tuntutan empat tahun. Diputus (dengan) Pasal 3 (UU Tipikor), putusnya (pidana penjara) satu tahun enam bulan,” ucapnya.

Sebelumnya, tim JPU Kejagung menyatakan pikir-pikir atas putusan yang dijatuhkan terhadap Isa Rachmatarwata.

Terdapat beberapa hal yang disoroti JPU, salah satunya terkait dengan penerapan pasal.

Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Isa Rachmatarwata berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Sementara itu, JPU mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor.

Penerapan kedua pasal tersebut berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana minimum. Pasal 2 mengatur pidana minimum empat tahun penjara, sementara Pasal 3 mengatur pidana minimum satu tahun penjara.

Adapun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan terhadap Isa.

Selain itu, JPU menyoroti adanya perbedaan pandangan majelis hakim terkait pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dalam putusan, majelis hakim tidak mengenakan Isa Rachmatarwata pembayaran uang pengganti karena kerugian negara tidak dinikmati secara langsung oleh yang bersangkutan.

Padahal, JPU dalam tuntutannya meminta majelis hakim agar Isa Rachmatarwata dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp90 miliar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung ajukan banding atas putusan Isa Rachmatarwata