Komisi VIII DPR mendorong BNPB bertransformasi jadi kementerian bencana

Selasa, 3 Februari 2026 20:09 WIB

Tangkapan layar- Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo memberikan pandangan dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertransformasi menjadi kementerian agar penanganan kebencanaan di Indonesia lebih kuat, terkoordinasi, dan memiliki kewenangan yang setara dengan beban tugas yang diemban.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Kepala BNPB Suharyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, yang membahas evaluasi program dan kebutuhan strategis penanggulangan bencana nasional tahun anggaran 2026.

Menurut Sigit, kompleksitas penanganan bencana di Indonesia membutuhkan kelembagaan yang lebih kokoh, termasuk dari sisi kewenangan, pengambilan keputusan, dan penganggaran.

Ia menilai sudah saatnya pimpinan BNPB diposisikan sebagai menteri agar selaras dengan tanggung jawab besar yang dijalankan.

“Penanggulangan bencana itu mahal dan mengatasi bencana jauh lebih mahal lagi. Riset kebencanaan juga membutuhkan biaya besar. Karena itu lembaganya harus kuat dan tidak setengah-setengah,” kata Sigit, yang juga dikenal publik dengan nama panggung Pasha Ungu itu.

Ia menegaskan alokasi anggaran BNPB memang jauh dari kata cukup, jika melihat kerawanan bencana di Indonesia yang rata-rata terjadi 3.000- 4.000 kali dalam satu tahun.

BNPB juga harus mencukupi kebutuhan strategis, seperti sewa helikopter untuk penanganan kebakaran hutan-bencana hidrometeorologi basah dan logistik kebencanaan di tengah kondisi geografis Indonesia beragam dan cenderung ekstrem.

"Belum lagi tim di lapangan yang saat ini masih bekerja di Sumatera misalnya. Konsumsinya mereka saja sudah berapa? Mereka kan masih manusia bukan robot butuh dipastikan makannya," cetus Sigit.

Maka dari itu Sigit menyatakan dukungan penuh terhadap BNPB dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Menurut dia, BNPB adalah institusi yang paling memahami kondisi kebencanaan secara riil, sehingga tidak perlu ragu dalam mengusulkan kebutuhan demi keselamatan masyarakat.

Selain respons darurat, peserta dalam rapat yang dipimpin Ansori Siregar selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu juga menilai penguatan pencegahan, edukasi kebencanaan, serta pusat data dan pengendalian operasi menjadi aspek penting yang harus terus dikembangkan, agar penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pasha Ungu nilai BNPB perlu bertransformasi jadi kementerian bencana