Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam merespons kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sementara hingga 143 persen untuk produk panel surya dari Indonesia.
Menurut dia, pemerintah perlu bertindak tegas karena menyangkut wibawa Indonesia di mata dunia, sehingga tidak boleh membiarkan seolah-olah dapat ditekan dalam perdagangan internasional.
“Saya kira wibawa bangsa tentu sangat dipertaruhkan kalau AS seolah menjadikan setiap produk sel dan panel surya kita seperti itu,” ujar dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Indonesia dapat mencari pasar selain AS. Terlebih, kata dia Indonesia memiliki kapasitas dan daya saing untuk berdikari tanpa harus bergantung pada satu pasar tertentu.
Selain itu, dia menyarankan pemerintah mulai mengupayakan diplomasi perdagangan secara aktif, termasuk membuka pasar baru potensial untuk panel surya di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
Ia menyampaikan saran tersebut karena memandang diversifikasi pasar ekspor sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.
“Jadi, saya minta pemerintah tegas dalam hal ini. Wibawa bangsa di atas segalanya. Tidak ada negara mana pun yang bisa menekan Indonesia karena kita sangat bisa berdikari,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan perdagangan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan industri dalam negeri, serta memastikan perlindungan terhadap produk strategis nasional, termasuk sektor energi baru dan terbarukan.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan tarif sementara dalam rentang 86-143 persen untuk produk panel surya Indonesia.
Pada 27 Februari 2026, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan produk panel surya Indonesia tidak dikenakan tarif sebesar itu.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah siap membela industri panel surya dalam negeri.
