Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai kunci utama untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi terletak pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah ada, seperti penggunaan kode batang (barcode).
"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut," ujar Bambang dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia mencontohkan temuan mengenai adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.
Fenomena ini, menurutnya, membuktikan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan maksimal.
Bambang menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan.
Ia menyebut secanggih apapun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terjadi.
“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," ujar Bambang.
Sementara itu, mengenai urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis.
Jika keberadaan satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII DPR akan memberikan dukungan penuh.
"Terkait dengan pembentukan satgas dan sebagainya, saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," kata Bambang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XII DPR nilai digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi
