Hibah yayasan pendidikan di Jabar dihentikan karena penyelewengan

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, memutuskan menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Kebijakan ini diambil lantaran ditemukan banyak penyimpangan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Dedi mengungkapkan adanya temuan tentang yayasan baru yang belum terverifikasi namun telah menerima dana hingga miliaran rupiah, tanpa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana mestinya.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu.

Menurutnya, penyaluran yang tidak merata ini mendorong keputusan untuk menghentikan sementara salah satu pos dana hibah hingga proses verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jabar selesai dilakukan.

"Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Mensos kaji usulan Taman Siswa di Yogyakarta untuk Sekolah Rakyat

Baca juga: DIY buka pendaftaran Sekolah Rakyat hingga 30 April

Dedi juga membuka peluang untuk tetap menyalurkan bantuan kepada madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama kabupaten/kota, asalkan data institusi tersebut jelas.

"Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," tegasnya.

Dedi juga menekankan pentingnya reformasi sistem pendidikan di Jawa Barat, termasuk dalam mekanisme penerimaan siswa baru yang kerap menimbulkan polemik, terutama pada tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Ia meminta agar Dinas Pendidikan Jabar bersama Kanwil Kemenag menetapkan daya tampung sekolah secara transparan.

"Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," kata Dedi.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan sekolah menengah baru tidak berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, guna menghindari persaingan tidak sehat dalam merekrut siswa.