Sleman berkomitmen optimalisasi BPHTB untuk kesejahteraan masyarakat

Rabu, 6 Mei 2026 18:53 WIB

Bupati Sleman Harda Kiswaya saat memberikan arahan pada Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan BPHTB serta Sosialisasi Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sleman, Selasa (5/5/2026). ANTARA/HO-Bagian Prokopim Setda Sleman

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sinergi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan BPHTB serta Sosialisasi Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dihadiri Bupati Sleman, di Sleman, Selasa.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, meliputi PPAT, notaris, Kantor Pertanahan, serta OPD, guna mengoptimalkan penerimaan BPHTB tahun 2026 sekaligus memberikan pemahaman terkait kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR.

"Saya minta ada perubahan paradigma pelayanan. Aturan harus kita tegakkan, jangan bermain-main. Kalau secara aturan boleh, segera selesaikan. Kalau tidak boleh, segera beri jawaban dengan cepat agar masyarakat mendapatkan kepastian," katanya.

Harda menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menghadirkan pelayanan yang transparan dan bebas dari biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

"Tidak ada uang sepeser pun untuk urusan tata ruang karena di sana memang tidak ada retribusinya. Fokus kita adalah kolaborasi yang bersih antara Pemerintah Kabupaten, KPP Pratama, BPN, dan IPPAT agar pembangunan di Sleman berjalan baik," katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Abu Bakar mengatakan bahwa target penerimaan BPHTB tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp400 miliar. Hingga 27 April 2026, realisasi penerimaan mencapai Rp81,1 miliar atau sebesar 20,27 persen, sehingga diperlukan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

"Melalui kegiatan ini kami berharap dapat membantu keluarga yang kurang mampu atau yang membutuhkan, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan BPHTB melalui peningkatan sinergi, validasi data transaksi, serta pemanfaatan sistem e-BPHTB yang telah terintegrasi dengan Kantor Pertanahan," katanya.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, guna memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.