Mencari skala ideal dapur MBG

Jumat, 4 September 2026 11:30 WIB

Pelajar bersama petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Ulee Kareng dan guru membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan kepada peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SD Negeri 11 Banda Aceh, Aceh, Jumat (17/7/2026). Sebanyak 25 SPPG kembali beroperasi untuk menyalurkan MBG kepada 7.350 pelajar yang mengikuti MPLS jenjang SD dan SMP, 75.650 pelajar lainnya, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kota Banda Aceh sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/kye.

Jakarta (ANTARA) - Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo membuktikan bahwa persoalan utama program ini bukan pada niat dasarnya, melainkan pada desain dapur terpusat yang dipaksa melayani beban di luar kapasitasnya.

Pada 1 September 2026, ratusan santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam di Tanggulangin jatuh sakit setelah menyantap menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.

Hingga Kamis (3/9), data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah korban membengkak hingga 730 orang. Para korban tersebut tersebar di 19 satuan pendidikan di sekitar Tanggulangin dan harus mendapat perawatan di delapan rumah sakit.

Kronologi yang terungkap belakangan menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah melewati batas aman konsumsi. Petugas SPPG mulai mengolah bahan makanan sejak pukul 00.00 dan selesai dimasak pada pukul 05.00. Namun, ompreng isi makanan baru didistribusikan setelah pukul 11.00 dan baru dikonsumsi oleh para santri menjelang siang hingga selepas tengah hari.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyebut insiden ini sebagai kelalaian, bukan sekadar kecelakaan teknis, karena keterlambatan distribusi semacam itu semestinya bisa dicegah lewat kedisiplinan jadwal kerja dapur.

Akar masalah yang lebih dalam dari persoalan distribusi sebenarnya terletak pada ketimpangan antara kapasitas dapur dan volume produksi yang dibebankan kepadanya. SPPG Kalitengah harus menyediakan sekitar 2.800 porsi per hari untuk 19 lembaga pendidikan, termasuk sekitar seribu porsi bagi pesantren. Beban sebesar itu memaksa dapur berskala kecil memasak sejak dini hari, menyimpan hasil masakan untuk beberapa jam, lalu mendistribusikannya secara bertahap ke sekolah-sekolah yang tersebar.

Hasil penelusuran BGN secara nasional menunjukkan bahwa 80 hingga 90 persen kasus keracunan MBG berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur, mencakup kedisiplinan waktu konsumsi, penyimpanan, penerimaan bahan baku, hingga pengaturan suhu makanan.

Menanggapi insiden keracunan ini, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional SPPG Kalitengah dan menstatuskannya sebagai suspend berat, sekaligus mengevaluasi 174 SPPG lain di sekitarnya.

BGN juga membagi jam kerja SPPG menjadi dua sesi: sesi produksi dan distribusi pada dini hari hingga pagi, serta sesi evaluasi pada sore hari untuk memeriksa penerimaan bahan baku dan mencatat sisa makanan. Selain itu, setiap wadah makanan kini wajib diberi label, pengawasan dilakukan secara daring, dan evaluasi petugas digelar setiap sore pukul 17.00 dengan sanksi tegas mulai dari surat peringatan hingga pencopotan bagi pihak yang lalai.

Langkah-langkah penanganan tersebut dinilai cepat dan tepat. Meski demikian, gambaran data yang lebih luas memperlihatkan bahwa masalah ini bersifat struktural, bukan sekadar kelalaian individu di satu dapur.

Komisi X DPR RI, melalui Wakil Ketua Lalu Hadrian Irfani, pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SPPG, bukan sekadar perbaikan prosedur di lokasi kejadian.

Perbaikan SOP oleh BGN merupakan respons jangka pendek yang patut diapresiasi. Namun, ketimpangan antara kapasitas dapur dan volume produksi tetap menjadi persoalan mendasar selama struktur dapur terpusat dalam penyelenggaraan MBG masih dipertahankan. Oleh karena itu, gagasan desentralisasi dapur mulai menjadi pertimbangan penting dalam diskusi kebijakan.

Sebelum kasus di Sidoarjo mencuat, Lalu Hadrian Irfani pernah mengusulkan konsep school kitchen. Pendekatan ini memberikan ruang bagi sekolah yang memiliki kapasitas memadai untuk mengelola mandiri penyediaan makanan bergizi, dengan syarat lolos uji kelayakan dari BGN. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan, mengingat pihak sekolah dan daerah jauh lebih memahami kondisi lapangan dibandingkan dapur terpusat yang harus melayani ribuan porsi lintas kecamatan.

Baca juga: Prabowo paparkan MBG dan ketahanan pangan di EEF ke-11