#AKSES INTERNET

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atas keberhasilan menjaga kelancaran konektivitas telekomunikasi selama masa ...

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai pembatalan kebijakan pembelajaran daring sebagai strategi efisiensi energi menjadi langkah penting untuk memperkuat mutu pendidikan, ...

Pengenalan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dinilai harus melibatkan peran sekolah agar ...

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendukung sekaligus mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan ...

Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mendukung kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun secara nasional melalui Peraturan ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses anak di ruang digital dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka untuk tetap terlindungi di dunia maya. ...

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi menilai bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 menjadi babak baru dalam upaya memperkuat ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil sejumlah operator seluler sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan polemik kuota internet hangus. “Dari ...

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan setiap calon siswa Sekolah Rakyat, termasuk penyaringan untuk tahun ajaran baru tahun ini, mesti melalui persetujuan kepala daerah sebelum ditetapkan sebagai ...